Kalah dari Malaysia, Indeks Demokrasi Indonesia Turun Sejak 2015

Reporter

Fikri Arigi

Kamis, 23 Januari 2020 12:03 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (dua kanan) bersama Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (kanan) disambut oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (dua kiri) saat berkunjung ke DPP PKS, Jakarta, Selasa, 26 November 2019. Kunjungan Pimpinan MPR ini dalam rangka silaturahmi kebangsaan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil penelitian The Economist Intelligence Unit (The EIU) mencatat indeks demokrasi Indonesia terus menurun sejak 2015. Pada 2019 Indonesia tertinggal jauh dari negara serumpun, Malaysia.

EIU mencatat indeks demokrasi Indonesia pada 2019 berada di angka 6.48, sedangkan Malaysia 7.16. Padahal pada 2014 hingga 2016 Indonesia unggul ketimbang Malaysia. Namun indeks demokrasi Indonesia mulai turun sejak 2015, berbeda dengan Malaysia yang justru naik.

Berikut indeks demokrasi Indonesia 2014-2019 dengan lima instrumen penilaian yakni: Proses Pemilu dan Pluralisme; Fungsi Pemerintah; Partisipasi Politik; Budaya Politik; dan Kebebasan Sipil:

6.95 - 7.03 - 6.97 - 6.39 - 6.39 - 6.48

Indeks demokrasi Malaysia 2014-2019 versi The EIU:

Advertising
Advertising

6.49 - 6.43 - 6.54 - 6.54 - 6.88 - 7.16

Perolehan nilai ini membuat Indonesia berada di peringkat 64 secara global, dan nomor 11 di regional Asia dan Australia.

Indonesia mendapat nilai 7.92 untuk Proses Pemilu dan Pluralisme, 7.14 Fungsi Pemerintah, 6.11 Partisipasi Politik, 5.63 Budaya Politik, dan 5.59 Kebebasan Sipil. Totalnya Indonesia mendapat nilai 6.48 dan digolongkan pada kategori flawed democracies atau demkrasi yang cacat.

The EIU menyoroti isu penghapusan sistem pemilihan presiden langsung dan Pemilu yang digelar pada April 2019, dengan Joko Widodo yang kembali untuk periode keduanya. “Terdapat perkembangan yang mengganggu, beberapa politisi senior mendorong penghapusan Pemilu langsung." EIU menulis dalam laporan penelitian berjudul 'Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest', yang dikutip pada Kamis, 23 Januari 2020.

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

3 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Microsoft Tanamkan Investasi 2,2 Milyar Dolar AS di Malaysia, Apa yang Dibidik?

5 jam lalu

Microsoft Tanamkan Investasi 2,2 Milyar Dolar AS di Malaysia, Apa yang Dibidik?

Microsoft juga akan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk mendirikan Pusat Keunggulan AI Nasional dan meningkatkan kemampuan keamanan siber.

Baca Selengkapnya

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

1 hari lalu

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 hari lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

1 hari lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

2 hari lalu

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

Deputi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan beberapa perusahaan dari Malaysia dan Jerman telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

2 hari lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

3 hari lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya