DPR Tak Ragu Tolak Lagi Calon Hakim Agung Usulan KY

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Selasa, 21 Januari 2020 19:09 WIB

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa menyatakan lembaganya tak ragu menolak kembali calon-calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Ini dilakukan jika calon hakim agung itu dianggap tak layak dan tak memenuhi standar kompetensi sebagai hakim agung.

"Semua produk KY yang masuk ke sini, kami tolak semua kalau memang tidak layak. Kami mencari hakim yang terbaik, kami tidak mau kecolongan lagi," ujar Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 21 Januari 2020.

DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 6 calon hakim agung, 2 calon hakim ad hoc tipikor, dan 2 hakim ad hoc hubungan industrial Mahkamah Agung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada 21-22 Januari 2020. Sepanjang pagi hingga sore tadi, sudah empat calon yang mengikuti tes.

Mereka adalah calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ansori, calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Willy Farianto dan Sugiyanto, serta calon calon hakim agung kamar pidana Soesilo. Malam ini, pukul 19.00, akan dilanjutkan uji kelayakan terhadap calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Agus Yunianto.

Dari empat calon hakim yang sudah menjalani tes, Desmond mengaku kecewa dengan para calon usulan KY itu. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anggota DPR dinilai tidak memuaskan. Begitu pula dengan putusan-putusan yang pernah dikeluarkan para calon hakim sebelumnya, dinilai jauh dari rasa keadilan.

"Ini baru empat. Menurut saya kemungkinan empat-empatnya tidak lolos," ujar Desmond.

Pada akhir Mei 2019, Komisi III DPR RI pernah menolak semua calon hakim agung usulan KY karena dinilai tidak memenuhi kriteria.

Para calon hakim agung itu adalah Cholidul Azhar dari kamar agama, Sartono dari kamar tata usaha negara, serta Matheus Samiaji dan Ridwan Mansyur dari kamar perdata. Kini, KY mengusulkan enam calon hakim agung lagi. Sartono yang pernah ditolak diusulkan kembali.

Berita terkait

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

21 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

2 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Hakim di Sumatera Utara Diberhentikan karena Terbukti Selingkuh

2 hari lalu

Hakim di Sumatera Utara Diberhentikan karena Terbukti Selingkuh

Komisi Yudisial memberhentikan seorang hakim di Pengadilan Agama Kisaran, Asahan, Sumatera Utara karena terbukti selingkuh

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya