KPK kemudian mempertanyakan keaslian surat yang dipamerkan Masinton itu. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan mereka tak pernah memberikan surat tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan.

"Kami tidak tahu itu asli atau tidak, namun secara pasti kami tidak pernah mengedarkan dan tak pernah memberikan surat penyelidikan kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung," kata Ali di kantornya, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

Dalam keterangannya pada Kamis, 16 Januari 2020, Masinton menjelaskan asal-usul surat itu sampai ke tangannya. Masinton mengklaim mendapatkan surat itu pada Selasa, 14 Januari sekitar pukul 14.00 dari seseorang yang mendatanginya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Artinya, surat itu didapat Masinton beberapa jam sebelum tampil di ILC.

"Ada seseorang yang menghampiri saya di Gedung DPR RI dengan memperkenalkan diri bernama Novel Yudi Harahap, kemudian memberikan sebuah map yang disebutkannya sebagai bahan pengaduan masyarakat kepada Anggota Komisi III DPR RI," kata Masinton.

Menurut Masinton, setelah menyerahkan map orang tersebut langsung pergi. Masinton mengaku baru membuka map itu di ruang kerjanya. Pada saat dibuka, Masinton menyebut map itu berisi selembar kertas yang bertuliskan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Setelah saya membaca surat perintah penyelidikan KPK tersebut, sejenak saya juga sempat bertanya dalam hati kenapa dokumen internal KPK bisa sampai ke pihak eksternal?" kata Masinton.

Masinton tak menjawab pesan Tempo yang menanyakan pendapatnya soal keaslian surat itu. Dia juga tak menjawab panggilan telepon.

Tak lama setelah pernyataan Masinton beredar di media, pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap angkat suara. Nama yang disebut Masinton mirip dengan nama Yudi, kendati tak ada kata 'Novel' di depan nama Ketua Wadah Pegawai KPK ini.

Yudi memastikan orang yang disebut Masinton bukan dirinya. Ia pun mengaku tak tahu apa motif dari orang yang mengaku bernama mirip dengan namanya. Yudi juga mengatakan sedang berada di luar Jakarta sejak 13 Januari 2020 untuk urusan pekerjaan.

Yudi menegaskan, dia bersedia dikonfrontir dengan Masinton apabila keterangannya dibutuhkan Dewan Pengawas KPK. "Saya juga tidak terlibat dalam pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan komisioner KPU baik sebagai penyelidik atau penyidik," kata Yudi lewat keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2020.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bocornya sprinlidik itu menunjukkan adanya orang di KPK dengan partai banteng. "Ada potensi ke arah sana," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah saat dihubungi pada Kamis, 16 Januari 2020.

Wana menyinggung kedekatan Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Seusai uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di Komisi Hukum pada September 2019 lalu, Firli pun mengakui pernah bertemu dengan Megawati.

Keduanya pernah bertemu di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada 1 November 2018. Saat itu, Firli masih menjabat Deputi Penindakan KPK. Ia pun mengakui adanya pertemuan tersebut meski ia juga mengatakan bahwa pertemuan itu tak sengaja.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengatakan akan mengevaluasi bocornya sprinlidik ini. "Sudah tugas kami mengawasi dan mengevaluasi internal," katanya.