Polri dan TNI Tutup Lubang Bekas Pertambangan Ilegal di Bogor

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Rabu, 15 Januari 2020 17:43 WIB

Warga berdiri di halaman rumahnya yang rusak akibat diterjang banjir bandang di Kampung Muhara, Lebak Gedong, Lebak, Banten, Minggu 12 Januari 2020. Hingga Hari ke-12 setelah bencana sebagian besar korban longsor dan banjir bandang di lokasi tersebut mengaku belum mendapat bantuan akibat jalan yang masih terputus dan sangat berharap pemerintah segera merealisasikan dana bantuan untuk jaminan hidup (jadup) serta dana rehabilitasi untuk perbaikan rumah mereka. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Personel Polri dan TNI menutup puluhan lubang bekas pertambangan ilegal di wilayah Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Bogor.

"Jumlah lubang penambang emas tanpa izin di wilayah Bogor Barat memang cukup banyak, namun yang paling memprihatinkan ada di Kecamatan Nanggung ini", ujar Kepala Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Besar Muhammad Joni dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 15 Januari 2020.

Penutupan lubang bekas tambang ilegal ini menjadi langkah lanjutan dari penyelidikan penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Banten. Sebab, puluhan titik itu diduga menjadi penyebab terjadinya bencana alam.

"Harus ada kajian setelah ini. Apalagi Kota dan Kabupaten Bogor juga dikenal dengan nama Kota Hujan," ucap Joni.

Sampai saat ini, polisi telah menetapkan MAR dan ATA, dua orang penambang ilegal sebagai tersangka. "Kedua orang ini pemodal, termasuk pemilik pengolahan emas. Masing-masing juga punya lubang tambang di kawasan Gunung Puntang," kata Joni.

Advertising
Advertising

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak mencatat jumlah pengungsi akibat banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut mencapai 17.200 jiwa atau 4.368 kepala keluarga (KK). Bencana itu melanda 12 desa di enam kecamatan.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

12 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

22 jam lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

2 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya