TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan perkara dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang ditangani sejak kepemimpinan Ketua KPK Agus Rahardjo. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Mawarta mengutarakan, proses penyelidikan dan penyidikan dugaan suap terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Illah berlangsung satu tahun.

KPK mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprinlidik), surat perintah penyadapan (Sprindap), hingga surat perintah penyidikan (Sprindik) di era Agus Rahardjo. Karena itu juga penyadapan di perkara ini tak memerlukan izin Dewan Pengawas KPK.

"Jadi ini bukan suatu hal yang seketika," kata Marwata saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020.

KPK baru menangkap 11 orang diduga terlibat korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo pada 7 Januari 2020. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, salah satunya yang terjaring OTT.

Marwata memaparkan empat orang diduga sebagai penerima suap terdiri dari Saiful Ilah; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih; Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto; dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji. Sedangkan dua orang diduga pemberi suap berasal dari pihak swasta bernama Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.

Menurut Marwata, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bukan untuk menjawab kritikan masyarakat terhadap kepemimpinan komisi antirasuah saat ini. OTT itu merupakan proses menindaklanjuti informasi masyarakat soal adanya dugaan korupsi. "Pimpinan tidak mengabaikan laporan. Informasi masyarakat kalau ada kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat atau birokrat di daerah tetap kami akan tindaklanjuti."

Sebelumnya, saat seleksi calon pimpinan KPK, ketua terpilih, Firli Bahuri mengaku tak senang dengan OTT. Dia berjanji akan mengedepankan mitigation approach guna memberantas korupsi. Sewaktu masih menjadi calon pimpinan KPK, Firli menilai, mitigation approach lebih efektif ketimbang menangkap pejabat korupsi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesian Coruption Watch (ICW) mengkritik calon pimpinan yang menolak OTT.