Calon Dewan Pengawas Ini Pernah Sebut KPK Mati Dijemput Oligarki

Jumat, 20 Desember 2019 14:28 WIB

Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris, tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, jelang pelantikan Dewan Pengawas KPK, Jakarta, 20 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, sebagai salah satu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Syamsuddin menuturkan ia menerima tawaran Istana untuk menjadi Dewan Pengawas KPK karena ingin membantu menegakkan pemerintahan yang bersih.

"Tanpa pemerintahan yang bersih kita tidak bisa meningkatkan daya saing. Kita tidak bisa undang investor," Syamsuddin setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, jelang pelantikannya hari ini, Jumat, 20 Desember 2019.

Syamsuddin Haris lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat pada 1957. Ia menikah dengan Rochmawati, peneliti bidang sosial-budaya pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, dan dikaruniai dua orang puteri, Ayu Susanti Aditya dan Diah Fanny Amalia.

Di LIPI, ia menjabat sebagai peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Profesor Riset bidang perkembangan politik Indonesia dan doktor ilmu politik yang juga menjabat Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

Advertising
Advertising

Sepanjang proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023, Syamsuddin cukup keras mengkritik. Dia pernah bilang mencium skenario penjinakan KPK dalam seleksi calon pimpinan. Dia mengatakan skenario itu terlihat dari komposisi anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dan getolnya kepolisian mencalonkan diri.

"Saya khawatir dan ini penting untuk dicatat, adanya skenario penjinakan KPK," kata Haris di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.

Ia juga menjadi pengkritik keras terhadap revisi UU KPK. Revisi yang akhirnya menghasilkan jabatan dewan pengawas yang kini dia duduki.

Dia pernah bilang lonceng kematian KPK baru saja dibunyikan setelah DPR mengesahkan revisi UU KPK. Ia mengatakan revisi UU KPK dilakukan oleh para oligarki demi membahagiakan para koruptor hingga loyalis Orde Baru.

"Beristrahatlah dalam damai @KPK_RI, semoga kematianmu yg dijemput paksa oleh para oligarki membahagiakan mereka, para koruptor, maling berdasi, pebisnis hitam, loyalis Orde Baru, dan saudara tuamu sendiri, yg sejak lama tdk suka kehadiran dan kinerjamu yg membanggakan Ibu Pertiwi," cuit Syamsuddin Haris melalui akun Twitternya @sy_haris. Tempo sudah diperkenankan untuk mengutip cuitan ini.

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

4 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

17 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

17 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

23 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya