Baleg DPR Berencana Pangkas Jumlah RUU Prolegnas Prioritas 2020

Editor

Purwanto

Kamis, 19 Desember 2019 17:08 WIB

DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2020-2024 dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 17 Desember 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta-Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengurangi daftar rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, jumlah 50 RUU dalam Prolegnas 2020 dianggap masih terlalu banyak.

"Kemungkinan berkurang, kalau bertambah sih tidak. Kami mau supaya fraksi-fraksi mau lebih realistis," kata Supratman kepada Tempo, Kamis, 19 Desember 2019.

Supratman mengatakan, jumlah RUU Prolegnas 2020 sebenarnya sudah berkurang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 55 RUU. Namun jumlah tersebut dinilai masih banyak.

Menurut Supratman, pembahasan ulang Prolegnas 2020 akan dilakukan masa sidang berikutnya yang dimulai 13 Januari 2020. Dia berharap penyusunan ulang itu bisa cepat selesai agar Prolegnas prioritas bisa diketok di rapat paripurna.

DPR sedianya mengesahkan 50 RUU Prolegnas prioritas 2020 dalam rapat paripurna Selasa lalu, 17 Desember 2019. Namun pengesahan itu ditunda. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Dewan akan mengkaji kembali RUU apa saja yang masuk dalam Prolegnas prioritas 2020.

Advertising
Advertising

"Short list (daftar pendek) itu masih akan kami bicarakan kembali untuk re-focusing. Jadi kami tunggu masa sidang yang akan datang," kata Puan ditemui seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Supratman, Baleg akan membicarakan kembali dengan fraksi-fraksi dan pemerintah ihwal pengurangan RUU Prolegnas 2020 ini. Dia belum dapat memastikan jumlah akhir RUU prioritas tahun depan yang akan ditetapkan Baleg.


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Masih Terganjal Dukungan Fraksi di DPR

27 November 2021

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Masih Terganjal Dukungan Fraksi di DPR

Rapat pleno di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk mengambil keputusan terhadap naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) masih terkendala dukungan fraksi.

Baca Selengkapnya

TII: Prolegnas 2020-2024 Cerminkan DPR Masih Gandrungi Kuantitas

23 Desember 2019

TII: Prolegnas 2020-2024 Cerminkan DPR Masih Gandrungi Kuantitas

Dia menekankan daftar Prolegnas 2020-2024, yang masih memperlihatkan watak kelembagaan DPR yang menggandrungi kuantitas.

Baca Selengkapnya

Formappi: Prolegnas 2020 Sudah Jadi Keranjang Sampah

19 Desember 2019

Formappi: Prolegnas 2020 Sudah Jadi Keranjang Sampah

Menurut Lucius, Prolegnas dari periode ke periode pada akhirnya hanya menjadi pajangan.

Baca Selengkapnya

Meski Diinterupsi, Pimpinan DPR Sahkan RUU Prolegnas 2020-2024

17 Desember 2019

Meski Diinterupsi, Pimpinan DPR Sahkan RUU Prolegnas 2020-2024

Ace Hasan menilai 248 RUU itu perlu dikaji lagi.

Baca Selengkapnya

Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

4 Desember 2019

Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

DPR 2019-2024 menargetkan 135 UU disahkan.

Baca Selengkapnya

Yasonna Laoly Kecewa Realisasi Prolegnas 2014-2019

25 November 2019

Yasonna Laoly Kecewa Realisasi Prolegnas 2014-2019

Pada periode itu hanya 3 dari 40 RUU prioritas dalam Program Legislasi 2014-2019 yang disahkan oleh DPR.

Baca Selengkapnya

RKUHP dan 3 RUU Ini Dibahas Komisi III DPR Masuk Prolegnas 2020

21 November 2019

RKUHP dan 3 RUU Ini Dibahas Komisi III DPR Masuk Prolegnas 2020

Internal Komisi III DPR akan rapat internal, apakah RKUHP dibahas dari awal atau melanjutkan pembahasan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya

Rapor DPR Periode Lalu Merah, DPR 2019-2024 Diminta Berbenah

8 Oktober 2019

Rapor DPR Periode Lalu Merah, DPR 2019-2024 Diminta Berbenah

Proses legislasi ini seharusnya sinkron antara regulasi dengan apa yang dijanjikan dengan proses politik yang lalu.

Baca Selengkapnya

Lima Tahun, Komisi Koperasi DPR Sama Sama Sekali Tak Hasilkan UU

30 September 2019

Lima Tahun, Komisi Koperasi DPR Sama Sama Sekali Tak Hasilkan UU

Penundaan pengesahan RUU Perkoperasian membuat Komisi Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) tidak mengesahkan satupun UU selama lima tahun ini.

Baca Selengkapnya

Ketua DPR: RUU yang Ditunda, Dilanjutkan DPR Periode Berikutnya

25 September 2019

Ketua DPR: RUU yang Ditunda, Dilanjutkan DPR Periode Berikutnya

Bamsoet mengatakan akan menyerahkan kepada mahasiswa jika memang masih ada yang ingin menyampaikan penolakannya ke gedung DPR.

Baca Selengkapnya