Romahurmuziy: Refleks, Saya Merasa Dijebak

Reporter

Antara

Editor

Purwanto

Rabu, 18 Desember 2019 18:27 WIB

Terdakwa anggota DPR RI (nonaktif) juga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, mengikuti sidang pembacaan surat putusan sela, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. Majelis Hakim menolak nota keberatan (eksepsi) Romahurmuziy, dan memerintahkan JPU KPK untuk melanjutkan persidangan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua DPP PPP, Romahurmuziy alias Rommy, mengaku ia merasa dijebak saat petugas KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dirinya pada 15 Maret 2019 di Hotel Bumi, Surabaya.

"Ketika Amin (ajudan Rommy) mengatakan ada KPK lalu ada yang mendekati saya mengaku petugas KPK, refleks saya sabagai politisi, berpikir kalau saya ini dijebak. Akhirnya saya refleks berjalan menjauh karena saat saya minta identitas dan surat penyidikan tidak ada," kata Rommy dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu.

Dalam perkara ini Rommy selaku anggota DPR didakwa menerima suap bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta dari Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, terkait pengangkatan keduanya dalam jabatan masing-masing.

"Dan di sebelah meja saya ada istri saya dan saudara-saudaranya, saya tidak mau kejadian dengan KPK dilihat istri saya, jadi saya menjauh," cerita Rommy.

Rommy mengaku awalnya petugas KPK ingin langsung membawanya ke Gedung KPK Jakarta.

"Harun Al Rasyid sebagai orang yang jadi kasatgasnya (kepala satuan tugas) meminta saya berangkat ke Jakarta. Saya bilang saya tidak mau. Saya masih memiliki hak sebagai orang merdeka, atas dasar apa saya dibawa? Lalu dia lama berkoordinasi, ketika dipaksa lagi saya dibawa ke Jakarta saya tegas mengatakan tegas tidak mau, dia katakan: Kalau saudara tidak mau saya borgol, saya jawab: Saya masih orang merdeka ngapain diborgol," ungkap Rommy.

Jaksa Penuntut Umum KPK pun lalu menunjukkan rekaman CCTV di lift hotel yang menunjukkan Rommy sudah menggunakan borgol plastik yang diikatkan ke salah satu tangan penyidik dan berusaha untuk segera melepaskan borgol tersebut.

"Saya keluar ke belakang restoran akhirnya ada petugas KPK lain yang menunjukkan surat tugas. Saya dibawa ke kamar oleh petugas KPK setelah itu dia dan saya ngotot-ngototan, saya diborgol plastik. Saya katakan 'Saya orang merdeka, anggota DPR, ketua partai partai politik, lalu dia (petugas KPK) menjawab: Gus, bagaimana kalau kita ke Polda Jatim', saya ingat dipanggil gus karena dia itu orang Madura, Sumenep, jadi saya dibawa ke Polda Jawa Timur," jelas Rommy.

Rommy lalu dibawa ke Polda Jawa Timur bersama dengan beberapa penyidik KPK dan pihak terkait lainnya. Ia lalu menjalani pemeriksaan awal di Polda Jatim.

Terkait perkara ini, Haris telah divonis dua tahun penjara karena dinilai terbukti menyuap Rommy dan Menteri Agama (saat itu), Lukman Syarifuddin, sebesar Rp325 juta.

Sedangkan Muafaq divonis 1,5 tahun penjara karena dinilai terbukti memberikan suap sejumlah Rp91,4 juta kepada Rommy dan caleg DPRD Gresik dari PPP Abdul Wahab.

ANTARA

Berita terkait

Sidang Perkara Korupsi LNG Karen Agustiawan, Jaksa Gali Keterangan Saksi Tim Legal PT Pertamina

5 hari lalu

Sidang Perkara Korupsi LNG Karen Agustiawan, Jaksa Gali Keterangan Saksi Tim Legal PT Pertamina

Karen Agustiawan didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa pedoman pengadaan yang jelas.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidangkan, KPK Bakal Limpahkan Berkas Perkara

11 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidangkan, KPK Bakal Limpahkan Berkas Perkara

KPK mengatakan bukti permulaan awal gratifikasi yang diterima Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto berjumlah Rp 18 miliar.

Baca Selengkapnya

Alasan Hakim Vonis Hasbi Hasan 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 MIliar

24 hari lalu

Alasan Hakim Vonis Hasbi Hasan 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 MIliar

Majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada Hasbi Hasan, denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 3.880.844.400.

Baca Selengkapnya

Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar, Andhi Pramono Akan Ajukan Banding

26 hari lalu

Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar, Andhi Pramono Akan Ajukan Banding

Vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono ini sedikit lebih ringan daripada tuntutan jaksa.

Baca Selengkapnya

Bekas Kepala Bea Cukai Makasar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

27 hari lalu

Bekas Kepala Bea Cukai Makasar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Menurut jaksa, ada tiga hal yang memberatkan Andhi Pramono dalam perkara korupsi gratifikasi Rp 58,9 miliar itu.

Baca Selengkapnya

KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

31 hari lalu

KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

Syahrul Yasin Limpo dipindahkan ke Rutan Salemba, Ali Fikri bilang Rutan KPK juga punya fasilitas olahraga dan ruang terbuka untuk aktivitas bersama

Baca Selengkapnya

Majelis Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

31 hari lalu

Majelis Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memerintahkan JPU KPK segera mengurus pemindahan Syahrul Yasin Limpo dari Rutan KPK ke Rutan Salemba.

Baca Selengkapnya

Reaksi Berbeda PPP dan PSI setelah Gagal Lolos ke Senayan

37 hari lalu

Reaksi Berbeda PPP dan PSI setelah Gagal Lolos ke Senayan

PSI menerima hasil penghitungan suara KPU, adapun PPP menolak dan menyiapkan langkah gugatan ke MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon Divonis 12 Bulan, Ubah Hutan Lindung Jadi Tempat Tinggal Perambah

38 hari lalu

Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon Divonis 12 Bulan, Ubah Hutan Lindung Jadi Tempat Tinggal Perambah

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, perbuatan Mangindar Simbolon merugikan keuangan negara Rp32 miliar.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi IPDN, Dudy Jocom Tak Ajukan Banding karena Lelah

38 hari lalu

Sidang Korupsi IPDN, Dudy Jocom Tak Ajukan Banding karena Lelah

Majelis hakim menyatakan Dudy Jocom terbukti korupsi dalam proyek pembangunan tiga kampus IPDN di Kabupaten Rokan Hilir, Minahasa dan Gowa.

Baca Selengkapnya