TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta izin tokoh adat dan agama terkait pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Permintaan izin disampaikan di depan perwakilan tokoh Kaltim, paguyuban dan organisasi kepemudaan lainnya.

“Saya meminta izin dahulu atau istilahnya kulo nuwun dalam bahasa Jawa,” kata Jokowi di Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019.

Jokowi mengatakan, pemindahan Ibu Kota negara sudah melalui proses perencanaan panjang. Keputusannya, lokasi Ibu Kota terletak diantara dua wilayah yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Rencana pemindahan ibu kota, menurut Jokowi, bahkan sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Demikian pun presiden-presiden berikutnya mengkaji lokasi ideal menggantikan posisi Jakarta.

“Artinya memang ini sudah sebuah perjalanan panjang, keinginan kita untuk memindahkan ibu kota,” ujarnya.

Pemindahan Ibu Kota dianggap penting guna memeratakan pembangunan Indonesia. Selama bertahun tahun pembangunan Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Kondisi ini membuat 58 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia digerakkan Pulau Jawa. Sisanya tersebar merata dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Selain itu, Jokowi berpendapat pemindahan Ibu Kota mampu memeratakan sebaran penduduk Indonesia ke Kalimantan. Total penduduk Indonesia sebanyak 267 juta jiwa mayoritas berdomisili di Jawa.

"Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tetapi semakin padat,” kata Jokowi.

Terkait lahan ibu kota baru, menurut Presiden Jokowi, nanti akan mencakup kurang lebih 193 ribu hektare. Meski demikian, Gubernur Kalimantan Timur telah menyiapkan lahan sekitar 410 ribu hektare untuk kepentingan jangka panjang.

“Itu memang konsesi-konsesi HTI (hutan tanaman industri) yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena itu adalah hak milik negara,” ujar Jokowi.

Presiden berharap pemindahan Ibu Kota ini tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta. Menurutnya, dengan pindahnya ibu kota, diharapkan ada sebuah transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.

“Sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini, saya sudah sampaikan kepada Menteri, agar kita install sistemnya. Sehingga waktu masuk birokrasi kita, sistem itulah yang nanti akan memberikan panduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespons setiap perubahan-perubahan,” ucapnya.

Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara.

“Sekali lagi kami sangat menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang, saya mendapatkan informasi dari Pak Gubernur, dukungan penuh terhadap kepindahan ibu kota ini,” tandasnya.