TEMPO Interaktif, Makassar:Para karyawan PT Semen Tonasa unit III di Makassar, Sulawesi Selatan hari ini menghentikan produksi semen yang setiap jam menghasilkan 1.900 ton klinker. Penghentian produksi yang dimulai Selasa malam sekitar pukul 21.30 Wita itu sebagai protes untuk menolak tiga direktur baru. Rapat Umum Pemegang Saham PT Semen Tonasa di Jakarta, Selasa (11/6) lalu, telah menetapkan direksi baru perusahaan ini, yakni Direktur Produksi Adwie Adrai, Direktur Penelitian dan Pengembangan Darusman, dan Direktur Komersial Tiendas Mangeka. "Pada prinsipnya karyawan menolak ketiga direksi baru tersebut dan apabila usulan karyawan ditolak maka akan dilakukan penghentian produksi secara besar-besaran," kata Kepala Biro Humas PT Semen Tonasa Misbahuddin di Makassar. Menurut penilaian karyawan perusahaan tersebut, ketiga direksi tersebut tidak aspiratif dan diduga penunjukannya berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Para karyawan PT Semen Tonasa yang tergabung dalam Serikat Kerja Semen Tonasa (SKST) sebelumnya mengusulkan empat nama untuk posisi jajaran direksi, yakni Ir. Ahmad Fandy (Kepala Departemen Operasi), Ir. Taufik Bustamin, Drs. Muis Pawellangi (pensiunan), dan Gala Lande, namun tidak seorang pun yang diterima. Ketua SKST Yusuf Ashad mengatakan penunjukan direksi dan komisaris oleh RUPS tidak memperhatikan aspirasi seluruh karyawan PT Semen Tonasa. Meski Koperasi Karyawan Semen Tonasa hanya memiliki 500 lembar saham, kata dia, aspirasi di dalam penentuan direksi maupun komisaris harus didengarkan. Pasalnya, karyawan tahu persis kondisi pabrik semen terbesar di kawasan timur Indonesia itu. “Sebenarnya seluruh karyawan tidak mengizinkan adanya pergantian direksi sebelum realisasi spin off. Kalaupun dipaksakan maka yang menggantikannya harus benar-benar tahu Semen Tonasa, yakni harus profesional dan terutama harus mempunyai komitmen yang besar terhadap spin off,” kata Yusuf. Gubernur Sulawesi Selatan H.Z.B. Palaguna menyayangkan komposisi jajaran Direksi dan Komisaris PT Semen Tonasa yang tidak satu pun orang daerah duduk dalam posisi itu. Walau pun keputusan tersebut merupakan hak prerogratif RUPS, kata dia, “Tapi kita harapkan ada putra daerah dalam jajaran direksi dan komisaris sebab bagaimanapun kalau ada masalah, putra daerah akan lebih mengetahui persoalannya.” (Muannas-Tempo News Room)