TEMPO.CO, Jakarta-Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan terus menerima kritik pedas dari Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir seusai penunjukannya menjadi ketua sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Inas menyebut Wiranto sebagai orang yang haus kekuasaan.

Inas juga menolak Wiranto dianggap sebagai representasi Hanura. Menurut dia, Wiranto tak lagi memiliki ikatan emosional dan akar kuat di partai tersebut.

"Wiranto is no longer a part of Hanura b’coz his ambition (Wiranto bukan lagi bagian dari Hanura karena ambisinya)," kata Inas dalam keterangan tertulis Senin, 16 Desember 2019.

Inas menduga ambisi Wiranto itu merupakan syahwat keinginan berkuasa yang sangat besar. Kata dia, di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi periode pertama Wiranto menukar jabatan dua menteri untuk Hanura dengan jabatan Menkopolhukam untuk dirinya sendiri.

Inas pun mempertanyakan apakah Wiranto tak memiliki kecintaan terhadap partai yang didirikannya itu. Dia juga mempertanyakan alasan Wiranto rela melepas tanggung jawab sebagai ketua umum Hanura demi jabatan Menkopolhukam.

"Syahwat berkuasa Wiranto ternyata tidak kunjung redup, malahan semakin menggebu-gebu ketika dengan bangga Wiranto berdiri di depan Presiden untuk menerima pelantikan dirinya sebagai ketua Wantimpres!" kata mantan anggota DPR ini.

Sebagai wantimpres, Wiranto tak boleh lagi memiliki jabatan di partai politik. Beberapa hari lalu, Inas menyebut Wiranto masih tercatat dalam kepengurusan Hanura yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

"Apakah syahwat berkuasa Wiranto belum terpuasi dengan jabatan Menkopolhukam yang lalu?" ujarnya.

Menurut Inas, sebagai seorang negarawan Wiranto seharusnya kembali ke Hanura untuk membenahi partai tersebut agar bisa kembali punya kursi di Senayan pada 2024. Dia membandingkan Wiranto dengan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang yang menolak jabatan wantimpres lantaran ingin fokus mengurus partai.

"Bang OSO sudah memberikan contoh yang luar biasa, karena Bang OSO lebih mencintai Partai Hanura ketimbang duduk menjadi pejabat tinggi negara," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI