TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan akan adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020. Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengatakan semua pihak harus berperan aktif untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat karena Pilkada 2020, utamanya pada media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.
"Hati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoaks, dan lain-lain, apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas," kata Bahtiar di Jakarta, Ahad, 15 Desember 2019.
Kampanye hitam atau negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat harus dilawan, caranya dengan membuat kampanye-kampanye positif. "Di sini peran peserta Pilkada dan Parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," kata Bahtiar.
Politik identitas, politisasi SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada 2020 yang akan digelar di 270 daerah. Ancaman dan potensi itu perlu menjadi perhatian bersama agar bisa diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan menggelar pesta demokrasi. "Butuh kerja sama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," ujar Bahtiar.
