Kemendagri Ajak Publik Antisipasi Sumber Konflik Pilkada 2020

Reporter

Editor

Amirullah

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bersama melawan ancaman Pilkada 2020.

"Memang butuh kerjasama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," kata Bahtiar melalui keterangan tertulis, Ahad 15 Desember 2019.

Bahtiar juga menekankan netralitas dan profesionalisme penyelenggara merupakan bagian dari mewujudkan Pilkada yang berintegritas. Penyelenggara Pilkada harus berkomitmen penuh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang amanat undang-undang maupun peraturan.

Menurut Bahtiar, netralitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu, merupakan kunci dari pemilu yang sukses dan berintegritas. Selain itu juga ditopang oleh penyelenggara yang berintegritas.

Bahtiar mengatakan keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu pada salah satu pasangan calon kepala daerah secara langsung menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah.

“Karena itu pengawasan masyarakat maupun kontrol pers atau media, untuk tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan integritas penyelenggara pemilu didaerah,” kata dia.

Potensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat, kata dia, harus pula diantisipasi dengan baik. Utamanya, dalam media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.

“Hoaks, ujaran kebencian, kampanye negatif yang dapat menggangu persatuan dan kesatuan harus dicegah secara maksimal,” kata Bahtiar.






Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

1 jam lalu

Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

Realisasi pendapatan DKI Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022 tergolong rendah. DPRD DKI mengkritik target pendapatan terlalu tinggi.


Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

2 jam lalu

Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

Realisasi pendapatan DKI Jakarta masuk lima besar terendah versi Kemendagri. Target pendapatan DKI 2022 senilai Rp 77,44 trilun.


Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

5 jam lalu

Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

Kemendagri mencatat pendapatan DKI Jakarta per 2 Desember 2022 baru 75,56 persen. Angka ini tergolong rendah.


Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

5 hari lalu

Kemendagri Sudah Menerima Surat Permohonan Heru Budi Soal Mutasi Jabatan Marullah Matali

Kementerian Dalam Negeri telah menerima surat permohonan mutasi jabatan Marullah Matali. Surat dilayangkan Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono


Penyandang Disabilitas Miliki Hak yang Sama Berpartisipasi dalam Pembangunan

5 hari lalu

Penyandang Disabilitas Miliki Hak yang Sama Berpartisipasi dalam Pembangunan

Penyandang disabilitas maupun ormas yang menaunginya memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan


Tri Tito Karnavian Harapkan Pemda Support Kegiatan PERWOSI di Daerah

6 hari lalu

Tri Tito Karnavian Harapkan Pemda Support Kegiatan PERWOSI di Daerah

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PP PERWOSI) Tri Tito Karnavian mengharapkan kegiatan Perwosi agar di support dan diutamakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi.


Tri Tito Karnavian Buka Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional

8 hari lalu

Tri Tito Karnavian Buka Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional

Lomba ini memperebutkan Piala Ibu Negara. Peserta datang dari 30 provinsi.


BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

9 hari lalu

BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

Mencari solusi untuk menyikapi perda di daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

10 hari lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

12 hari lalu

MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

Webinar digelar agar masyarakat memahami tahapan pemilu dan siap menuju tahun pesta demokrasi 2024.