Kemendagri Ajak Publik Antisipasi Sumber Konflik Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bersama melawan ancaman Pilkada 2020.

    "Memang butuh kerjasama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," kata Bahtiar melalui keterangan tertulis, Ahad 15 Desember 2019.

    Bahtiar juga menekankan netralitas dan profesionalisme penyelenggara merupakan bagian dari mewujudkan Pilkada yang berintegritas. Penyelenggara Pilkada harus berkomitmen penuh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang amanat undang-undang maupun peraturan.

    Menurut Bahtiar, netralitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu, merupakan kunci dari pemilu yang sukses dan berintegritas. Selain itu juga ditopang oleh penyelenggara yang berintegritas.

    Bahtiar mengatakan keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu pada salah satu pasangan calon kepala daerah secara langsung menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah.

    “Karena itu pengawasan masyarakat maupun kontrol pers atau media, untuk tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan integritas penyelenggara pemilu didaerah,” kata dia.

    Potensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat, kata dia, harus pula diantisipasi dengan baik. Utamanya, dalam media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.

    “Hoaks, ujaran kebencian, kampanye negatif yang dapat menggangu persatuan dan kesatuan harus dicegah secara maksimal,” kata Bahtiar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.