KPK Temukan Lamborghini Urus Bernopol Palsu, Begini Ceritanya

Kamis, 5 Desember 2019 18:16 WIB

Seorang pemilik berada di samping mobil Lamborghini yang menggunakan plat nomor palsu di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menemukan Lamborghini Urus warna merah dengan nomor polisi bodong.

Mobil mewah jenis SUV dengan harga sekitar Rp 8,5 miliar tersebut ditemukan dalam razia mobil mewah penunggak pajak di area parkir Apartemen Regatta, Jakarta Utara, pada hari ini, Kamis, 5 Desember 2019.

"Nomor mobil ini bukan nomor sebenarnya," kata Koordinator Supgah Wilayah 3 KPK, Friesmount Wongso, di lokasi.

Lamborghini Urus itu dipasangi nopol B 1756 NB. Ketika dicek pajaknya ternyata nopol itu milik mobil Honda Accord.

Tim KPK dan BPRD lantas meminta satuan pengamanan apartemen menghadirkan pemilik mobil mewah merek Italia tersebut.

Seorang pria yang mengaku sebagai pemilik menuturkan bahwa mobil SUV Lamborghini Urus tersebut baru dibeli pada 2019 sehingga belum memiliki nopol.

Tidak hanya mengedepankan tampilan eksterior yang agresif, Lamborghini Urus Ruang juga memiliki interiornya yang sangat mewah dan menggunakan material berkualitas tinggi, seperti kulit alami, Alcantara, finishing kayu, dan material karbon atau almunium. cnet.com

Meski begitu dia memiliki Surat Keterangan Ijin Jalan dari Kepolisian Sektor Pondok Aren yang ditandatangani Aiptu Simin Syahroni.

Surat ditujukan kepada Prestige Motorcars untuk keperluan keluarga dengan masa berlaku 21 Juli 2019 sampai 21 Agustus 2019.

Pria itu menolak diwawancarai untuk menjelaskan lebih detil.

Menurut Friestmount surat keterangan jalan itu menyalahi aturan sebab seharusnya diteken oleh polisi berpangkat minimal ajun komisaris. Masa berlakunya pun sudah habis.

Wakil Ketua BPRD DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko berjanji menyelesaikan masalah Lamborghini bernopol palsu tadi. "Kami desak (importir) Lamborghini-nya percepat registrasi."

Friesmount juga mengatakan akan melaporkan penerbitan surat keterangan jalan ilegal tadi ke Propam Polda Metro Jaya.

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

8 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

11 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

22 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

23 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya