IPW Sebut Dua Isu Ini Ganjal Pengangkatan Sigit Jadi Kabareskrim

Minggu, 24 November 2019 12:20 WIB

Kapolda Banten Kombes Listyo Sigit Prabowo mengenakan pakaian tradisional saat upacara tradisi pisah sambut di Mapolda Banten, di Serang, 13 Oktober 2016. Alasan penolakan oleh komunitas tersebut karena Kombes Listyo beragama nonmuslim. ANTARA/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch menduga ada dua isu yang mengganjal pemilihan Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane masalah pertama ialah umur Sigit yang masih relatif muda.

"Yang pertama karena dia dianggap terlalu muda," kata Neta saat dihubungi Ahad, 24 Oktober 2019.

Saat ini, Sigit menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Ia lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Menurut Neta, kalangan internal Polri juga mempermasalahkan jam terbang Sigit. Dia belum pernah menjadi Kapolda di wilayah tipe A, padahal Kabareskrim perlu Kapolda yang punya jam terbang tinggi. “Akibat tarik menarik itulah pemilihan Kabareskrim jadi molor."

Selain usia, Neta menuturkan faktor agama juga menjadi kendala Sigit untuk ditunjuk menjadi Kabareskrim. Namun, menurut dia, faktor ini seharusnya tak dipersoalkan. Sebab, jabatan Kabareskrim juga pernah dipegang oleh non-muslim. "Pada dasarnya itu rumor yang berkembang, tapi semua pernah terjadi dan tidak ada masalah," kata dia.

Posisi Kabareskrim masih kosong sejak Jenderal Idham Azis dilantik menjadi Kepala Kepolisian RI pada 1 November 2019. Ada dua nama yang digadang-gadang bakal menggantikan posisi Idham, yakni Sigit dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Advertising
Advertising

Menurut Neta, belakangan juga muncul dua nama lain yakni, Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Komisaris Jenderal Dharma Pongrekun. Namun, kata dia, Sigit dan Gatot adalah dua kandidat yang paling kuat mengisi posisi Trunojoyo 3.

Menurut Neta, Sigit adalah calon kuat karena mendapatkan dukungan dari Istana dan Idham. Sedangkan kalangan internal kepolisian mendorong nama lainnya. "Akibat tarik menarik itulah pemilihan Kabareskrim jadi molor."

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

18 menit lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

IPW Minta Polisi Proses Hukum Richard Lee Atas Dugaan Rekayasa Pencurian untuk Konten Klinik

11 jam lalu

IPW Minta Polisi Proses Hukum Richard Lee Atas Dugaan Rekayasa Pencurian untuk Konten Klinik

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meminta Polresta Padang untuk mengusut Richard Lee yang diduga merekayasa pencurian di klinik miliknya.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

15 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya