TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan pencegahan korupsi seperti yang diminta Presiden Joko Widodo. Hanya saja, menurut KPK tak semua upaya pencegahan itu direspons positif oleh lembaga atau instansi.

"Jangan sampai sudah diingatkan melalui upaya pencegahan, KPK datang ke daerah, ke kementerian, BUMN dan lain-lain sudah melakukan kajian memberikan rekomendasi perbaikan sistem, tapi instansi tersebut tidak serius," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Akan tetapi, Febri mengatakan imbauan atau pencegahan hanya dilakukan sebelum korupsi terjadi. Sedangkan, kalau korupsi sudah terjadi, kata dia, maka penindakan harus dilakukan. "Kalau kejahatan sudah terjadi, sebagai penegak hukum, kami tidak mungkin bisa mengabaikan," kata dia.

Sebelumnya, dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan pada para aparatur penegak hukum agar tak asal eksekusi saat menangani suatu kasus. Apalagi saat kasus itu telah diketahui sejak awal.

"Saya titip pada kesempatan yang baik ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di..." kata Jokowi di acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

Jokowi membiarkan kalimatnya menggantung. Meski begitu, ucapan itu mendapat sorakan riuh dari peserta rapat yang terdiri dari kepala daerah dari seluruh provinsi. Ia kemudian menanyakan persetujuan ucapan itu kepada para peserta. Dengan suara yang sama riuhnya, mereka kemudian menjawab, "Setuju!".

Jokowi pun mengatakan hal seperti ini tak bisa dilanjutkan secara terus menerus. "Enggak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik itu di kejari, kejati, polres, polda," kata dia.

ROSSENO AJI | EGI ADYATMA