TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeberkan dukungan anggaran terhadap program-programnya.

Di awal rapat kerja Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan pada Senin, 11 November 2019, Prabowo baru memaparkan tentang program dan belum menyinggung soal anggaran.

"Dukungan anggarannya seperti apa, tolong disampaikan agar ini jadi bahasan kita rapat pagi ini," kata Effendi seusai paparan Prabowo dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta hari ini, Senin, 11 November 2019.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Syaifulla Tamliha, dan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Alimin, bergantian menjelaskan bahwa urusan anggaran akan dibahas secara tertutup.

Menurut mereka, hal tersebut telah menjadi keputusan dalam rapat pimpinan komisi dan kelompok fraksi sebelumnya. Selain itu, mereka mengatakan bahwa tradisi rapat-rapat di Komisi Pertahanan selama ini selalu digelar tertutup.

"Saya ingin tradisi ini kita akui, rapat pimpinan fraksi dan komisi tadi sudah memutuskan seperti tadi. Kemudian kita masuk ke tertutup. Ini keputusan yang kita buat, yang saya kira hampir semua kapoksi hadir," kata Alimin.

Effendi mengatakan, Prabowo selazimnya menyampaikan program kerja disertai dukungan anggaran. Dia pun beralasan dukungan anggaran itu sudah tertuang dalam dokumen presentasi yang disampaikan Prabowo, tetapi tidak dibacakan.

"Bahwa nanti kita akan bahas tertutup, ya, itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka Saudara Menhan," kata Effendi.

"Terbuka kepada Komisi I, kami tidak terbuka kepada umum," kata Prabowo.

Effendi masih berkukuh agar dukungan anggaran itu dipaparkan oleh Prabowo. Menurut dia, anggaran sebesar Rp 131 triliun seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 itu juga sudah bukan rahasia lagi.

Menanggapi hal ini, Prabowo mengatakan tak keberatan menjelaskan kembali ihwal anggaran Rp 131 triliun itu. Namun, dia mengingatkan bahwa topik ini kadang berkaitan dengan isu kesiapan dan kemampuan negara di bidang pertahanan, yang seharusnya menjadi rahasia negara.

Politikus PDIP Adian Napitupulu lantas nimbrung. Membela kolega satu partainya, dia juga meminta agar masalah anggaran itu dibacakan saja.

"Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi enggak mau dibacakan. Sampaikan saja terbuka, dan Pak Menhan tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan daripada Pak Menhan," kata Adian.

Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan juga membela usulan PDIP. Menurut dia, tak masalah jika Prabowo membeberkan secara garis besar saja.

Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra Sugiono kemudian mengusulkan, sebaiknya Prabowo yang menentukan apakah ingin membeberkan anggaran itu secara terbuka atau tidak. "Karena beliau yang paham mana yang harus disampaikan terbuka dan tertutup," ucapnya.

Menanggapi semua perdebatan itu, Prabowo menolak ditekan untuk bicara terlalu terbuka. Menurut mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu, semua pihak harus berhati-hati saat bicara tentang pertahanan dan keamanan negara.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengatakan, dia bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo. Prabowo mengaku akan bicara terbuka di hadapan Komisi I DPR jika rapat digelar tertutup.

"Kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," kata dia.