Menaker Ida Fauziyah Hadiri Raker Perdana di DPR

Selasa, 5 November 2019 18:47 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi IX DPR RI di gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 4 November 2019.

INFO NASIONAL — Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menghadiri rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi IX DPR RI di gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2019. Agenda raker, yakni perkenalan dan penjelasan tentang visi dan misi Presiden RI di bidang ketenagakerjaan.

Raker dipimpin oleh Felly Estelita Runtuwene (Fraksi Nasdem) dan Wakil Ketua, Anshori Siregar (F-PKS), Melki Laka Lena (F-Golkar), dan Nihayatul Wafirah (F-PKB).

Sedangkan, Menteri Ida Fauziyah didampingi Sekjen, Khairul Anwar; Dirjen PHI, Jamsos Haiyani Rumondang; Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono; Dirjen Binwasnaker K3, Iswandi Hari; Plt. Dirjen Binapenta PKK, Aris Wahyudi; Irjen, Budi Hartawan; dan Kabarenbang Kemnaker, Tri Retno Isnaningsih.

Ida Fauziyah mengungkapkan ada empat program dan kegiatan Kemnaker tahun 2020 dalam rangka mendukung visi mis presiden 2020-2024. Pertama, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Kedua, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

Ketiga, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial dan Keempat, program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Advertising
Advertising

"Sasaran dari empat program itu, yakni meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel," kata Ida.

Ia menjelaskan kondisi umum ketenagakerjaan nasional tahun 2019, yang mana tingkat pengangguran terbuka sebesari 5,01 persen atau capaian level terendah selama masa reformasi. Penduduk usia kerja saat ini 196,46 juta dengan angkatan kerja 136,18 juta dan bukan angkatan kerja 60,28 juta.

Dari jumlah angkatan kerja 136,18 juta tersebut, sebanyak 129,36 juta bekerja dan sebanyak 6,82 juta merupakan pengangguran. "Dari 129,36 juta yang bekerja, sebanyak 55,28 juta bekerja di sektor formal dan sisanya 74,08 juta di sektor informal," katanya.

Sesuai rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, konsep pembangunan manusia tahun 2020-2024 yakni menciptakan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Ida mendukung penuh tiga misi yang dicanangkan presiden, yakni peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Ketiga, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

"Adapun visi Presiden Joko Widodo, yakni tewujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong," ujarnya. (*)

Berita terkait

Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

29 hari lalu

Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

Status kemitraan ojol berkaitan dengan kewenangan beberapa kementerian atau lembaga lainnya.

Baca Selengkapnya

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

29 hari lalu

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

Aturan baru perihal perlindungan, jaminan sosial, termasuk THR kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir baru akan dibahas setelah lebaran.

Baca Selengkapnya

SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator

30 hari lalu

SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator

Wamenaker disebut berjanji memanggil aplikator untuk membahas pemberian THR bagi driver Ojol dan kurir.

Baca Selengkapnya

Menaker soal Imbauan ke Perusahaan Beri THR ke Pengemudi Ojol dan Kurir: Ini Adalah Niat Baik Kami..

33 hari lalu

Menaker soal Imbauan ke Perusahaan Beri THR ke Pengemudi Ojol dan Kurir: Ini Adalah Niat Baik Kami..

Menaker angkat bicara soal ramai dibahasnya soal pemberian THR kepada pengemudi ojek online atau ojol dan kurir logistik. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

42 hari lalu

Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

Komunitas untuk BPJS Tenaga Kerja meminta pemerintah untuk memenuhi hak BPJS Tenaga Kerja kelompok transpuan dan minoritas.

Baca Selengkapnya

Belasan Meninggal Akibat Ledakan Smelter Nikel, Kemnaker Kirim Pengawas Ketenagakerjaan

24 Desember 2023

Belasan Meninggal Akibat Ledakan Smelter Nikel, Kemnaker Kirim Pengawas Ketenagakerjaan

Kemenaker mengirim pengawasan ketenagakerjaan ke PT ITSS buntut kasus ledakan smelter nikel yang menewaskan belasan orang.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

4 Oktober 2023

Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan secara logika Cak Imin atau Muhaimin Iskandar tidak mungkin jadi tersangka kasus dugaan korupsi Kemenaker.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

27 September 2023

KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

KPK memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim dalam kasus korupsi Kemenaker.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Berharap KPK Profesional dalam Penyelidikan Kasus yang Seret Nama Cak Imin

8 September 2023

Sudirman Said Berharap KPK Profesional dalam Penyelidikan Kasus yang Seret Nama Cak Imin

Juru bicara bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said berharap KPK profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Baca Selengkapnya

Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Kemenaker, Anies: Cak Imin Warga Negara yang Baik

8 September 2023

Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Kemenaker, Anies: Cak Imin Warga Negara yang Baik

Anies menyatakan kedatangan Cak Imin sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kemenaker sebagai bentuk warga negara yang baik. Cak Imin disebut kooperatif.

Baca Selengkapnya