Ditanya Soal NasDem, PDIP: Manuver ke Rakyat Bukan ke Elit

Senin, 4 November 2019 17:43 WIB

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersalaman dengan Ketua Dewan Syuro PKS Salim Assegaf saat pertemuan di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Surya Paloh ditemani Sekjen NasDem yang kini telah menjabat Menkominfo, Johnny G Plate. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyindir manuver politik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mulai safari ke sejumlah partai di luar koalisi Jokowi.

Hasto menganggap, setiap partai politik memiliki strategi masing-masing. Jika partai tertentu membangun strateginya dengan cara bertemu elit, kata Hasto, maka PDIP membangun persahabatan dengan partai-partai politik dan menempatkan konsolidasi partai di tengah rakyat sebagai skala prioritas.

"Itu adalah satu-satunya manuver politik PDIP. Manuver di tengah rakyat, bukan di tengah elit," kata Hasto lewat keterangan tertulis pada Senin, 4 November 2019.

Menurut Hasto, partai pada hakikatnya partai harus turun ke masyarakat setelah kontestasi politik selesai. "Sudah saatnya kita menyatu dengan rakyat, mencari solusi yang terbaik bagi rakyat, itu harus menjadi terpenting dari skala prioritas dari elit politik," ujar Hasto.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2019. Selanjutnya, Nasdem juga merencanakan pertemuan dengan partai di luar koalisi pemerintahan, yakni; PAN dan Demokrat.

Advertising
Advertising

Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat membantah bahwa partainya sedang bermain mata dengan partai di luar koalisi. Dia mengklaim, pertemuan dengan oposisi itu hanya sebagai bentuk silahturahmi.

NasDem, kata Lestari, sejak awal sudah menyatakan total mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Tapi total bukan berarti kami tidak bisa menjadi mitra yang kritis konstruktif di parlemen," ujar wanita yang akrab disapa Rerie ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

13 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

2 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

17 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya