TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dan Saut Situmorang. Dalam pertemuan itu mereka membahas pengawasan duit ratusan triliun anggaran yang bakal ditransfer ke daerah.

Tito menuturkan kementeriannya dan KPK ingin kerja sama mengenai pengelolaan, pengawasan dan pembinaan anggaran negara ini ditingkatkan. "Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp 800-an triliun anggaran yang akan ditransfer ke daerah baik provinsi, kabupaten dan kota," kata Tito dikutip dari rekaman suara yang dibagikan Humas Kemendagri, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Menurut Tito, penggunaan anggaran sebesar itu perlu pembinaan dan masukan dari KPK agar tepat sasaran. "Agar jangan sampai terjadi penyimpangan," ujar dia.

Tito mengatakan KPK banyak memberi masukan terutama agar ada pembinaan dan pengawasan mulai dari perencanaan, manajemen aset dan lainnya. Masukan dari KPK ini, kata dia, bakal disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.

"Maka di bulan Desember kami akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh daerah dalam perencanaannya, menyinkronkan, dan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan," kata dia.

Sementara itu, Alexander Marwata menuturkan kerja sama antara KPK dan Kemendagri selama ini berjalan baik. "Nanti ke depan akan kami teruskan," ujarnya.