TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menanggap wajar gelombang penolakan aktivis kepada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Menurut dia, beberapa menteri lain pun diprotes. “Tidak usah berpikir kalo ada yang menolak lalu harus mundur. Tidak efektif itu, tidak boleh,” kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat 25 Oktober 2019.

Ia menilai lumrah ada yang mendukung dan menolak menteri pilihan Presiden Jokowi. Ia pun mengaku juga ditolak sebagai Menkopolhukam. Menteri-menteri lain, seperti menteri agama, menteri BUMN, dan menteri pendidikan dan kebudayaan pun ditolak. “Menag rame juga, Erick Thohir dianggap terlalu muda, Nadiem Makarim dianggap gak punya track record, tapi sebagian besar masyarakat itu kan memberikan dukungan,” kata mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Para aktivis hak asasi manusia (HAM) menyampaikan penolakan terhadap Prabowo pada acara Kamisan ke-607 di Taman Aspirasi Monumen Nasional, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. "Kami kecewa terhadap pengangkatan para jenderal terduga HAM berat duduk di jajaran kabinet," kata Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan Sumarsih saat Kamisan di depan Istana Negara.

Para aktivis HAM juga mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Judulnya Kabinet Indonesia Maju Mengawali Hari Kelam Bagi HAM. Sebab, Prabowo diduga sebagai dalang penculikan aktivis prodemokrasi 1998. "Sebagai Danjen Kopassus, tahun 1988 membentuk Tim Mawar untuk melakukan penculikan terhadap 23 aktivis prodemokrasi," seperti tertulis dalam surat yang disampaikan ke presiden.

Mahfud MD mengaku tak akan menghalangi orang untuk beropini. Ia bahkan mempersilakannya. Hal itu dianggap wajar karena manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.

FIKRI ARIGI | ROSSENO AJI