TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Jokowi telah memanggil sejumlah calon menteri, termasuk dari kubu oposisi dalam Pilpres 2019 yaitu Partai Gerindra.

Gerindra hampir pasti mendapat jatah dua menteri dari Jokowi. Lalu bagaimana dengan partai oposisi lainnya, seperti PAN, Partai Demokrat, serta PKS?

Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan partainya bakal mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat. Sikap itu muncul setelah ketua umumnya, Zulfikli Hassan, bertemu dengan Presiden Jokowi minggu lalu di Istana Negara.

“Ketua Umum sudah mengatakan itu berapa kali, itu posisi sikap resmi PAN dan belum berubah," kata dia kepada Tempo pada Senin, 21 Oktober 2019.

Bara meyakini kemungkinan oposisi bergabung ke kubu Jokowi bisa terjadi. Namun, PAN tidak mengajukan permintaan apa-apa kepada Presiden untuk bisa bergabung ke koalisi pemerintah dengan alasan itu hak prerogatif Presiden.

“Kalau memang diajak, ya, kami bergabung untuk menjadi bagian dalam pemerintahan."

Adapun Ketua Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan partainya menunggu keputusan akhir Presiden Jokowi apakah akan mengajak masuk koalisi.

Jansen bahkan membantah Demokrat meminta jatah menteri di Kabinet Jokoei Jilid II sebagai syarat bergabung. Menurut dia, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri.

“Tidak ada penawaran itu (dari SBY)," ucapnya. “Kami dari Demokrat terserah Pak Presiden terkait dengan siapa yang dia ajak kerja sama."

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengatakan mungkin saja partainya bergabung bersama pemerintah setelah Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo dipanggil Presiden ke Istana pada Senin lalu, 21 Oktober 2019.

Dalam waktu dekat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bakal mengumumkan bergabung bersama koalisi partai pendukung Jokowi. Namun, pengumuman itu ada syaratnya

“Tentu setelah mendapat kepastian posisi menteri di kabinet baru,” ujarnya.

Berbeda dengan tiga partai koleganya di Pilpres 2014 dan 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan tetap menjadi oposisi terhadap pemerintah.

Ketua PKS Mardani Ali Sera menuturkan kesehatan demokrasi terwujud apabila ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. “Dan itu artinya #KamiOposisi,” ucapnya pada Senin, 21 Oktober 2019, via pesan singkat.

Dia tak menerangkan apakah telah ada tawaran bergabung kepada PKS dari pihak Jokowi dan partai koalisi.

Mardani mengingatkan Presiden Jokowi bahwa penetapan anggota kabinet akan menentukan sejarah pemerintahan di masa datang. Kompromi dengan mengorbankan bangsa karena adanya tekanan dari partai politik dapat memperburuk citra kepemimpinan Jokowi.

Kabinet yang gemuk berisi banyak partai, dia menjelaskan, bertentangan dengan semangat kerja cepat dan kerja keras Jokowi.

“PKS mendukung Pak Jokowi menggunakan talenta terbaik bangsa."

S. I NYOMAN ARY W. | ESTER ARLIN K.