Tim Advokasi Surati Jokowi, Desak Bentuk TGPF Novel Baswedan

Jumat, 18 Oktober 2019 18:47 WIB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan keluar menemui puluhan mahasiswa yang beraksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Kamis, 12 September 2019 (Andita Rahma)

TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokasi Novel Baswedan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang isinya mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen kasus penyerangan Novel.

"Kami mengirimkan surat kepada Presiden melalui Setneg yang berisikan satu permohonan informasi penanganan perkara kasus kekerasan atau pun penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan," kata anggota tim advokasi, Alghiffari Aqsa, di Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Alghiffari mengatakan, surat yang diberikan kepada Jokowi juga dilampirkan draf Keputusan Presiden versi tim advokasi tentang pembentukan TGPF independen. Sebab, waktu yang diberikan Jokowi kepada tim bentukan Polri untuk mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel telah habis.

TGPF independen, kata dia, diperlukan karena tim bentukan Polri sudah gagal menyelidiki kasus Novel. Sehingga, tim advokasi juga memberikan syarat-syarat orang yang direkomendasikan masyarakat sipil untuk menjadi anggota TGPF independen.

Salah satu syarat itu adalah tidak pernah terlibat dalam penyelidikan kasus Novel, independen, punya rekam jejak pembelaan terjadap Komisi Pemberantasan Korupsi, ahli di berbagai bidang yang relevan dengan penyidikan kasus kekerasan terkait penyiraman terhadap Novel.

Advertising
Advertising

Menurut anggota tim advokasi Novel Baswedan, M. Isnur, penyerahan surat ini menjadi pengingat bahwa kasus Novel belum terungkap selama 2,5 tahun ini. Karena itu, ia mendesak Jokowi untuk tidak lagi memberikan waktu kepada polisi.

"Sudah cukup waktunya untuk memberi kesempatan kepolisian untuk mengungkap. Pak Jokowi harus mengambil cara lain out of the box untuk menetapkan pelaku kepada Novel ini," kata Isnur.

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

8 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

14 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

18 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

18 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

19 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

19 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

20 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

21 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

21 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

22 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya