INFO NASIONAL — Transportasi di ibu kota baru Indonesia dipersiapkan menjadi smart, integrated, dan sustainable city. Harapannya, kota yang dibangun dengan desain dan konsep sejak awal akan menjadi model untuk pembangunan di wilayah lain.

"Bayangan kami, ibu kota baru menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi contoh untuk kota-kota dan daerah lain," ujar Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, saat membuka acara Forum Perhubungan bertajuk "Transportasi Massal di Ibu Kota Baru Seperti Apa?" di Red Top Hotel, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

Untuk mewujudkan desain ibu kota baru tersebut, Kementerian Perhubungan menggodok berbagai kajian, studi, dan masukan dari berbagai kalangan. Salah satunya dengan mengadakan lomba desain ibu kota baru. Desain yang ditetapkan sebagai pemenang akan segera dikembangkan sesuai masterplan.

Menhub Budi Karya mengatakan, kesuksesan menyiapkan ibu kota sebagai smart city menjadi tantangan besar pemerintah. Jika sukses, majunya moda transportasi di Indonesia seperti kota modern dunia, menjadi tolok ukur suksesnya pembangunan yang tertata.

"Di dunia properti dan bisnis, suatu wilayah menjadi lokasi strategis jika akses transportasinya bagus," katanya.

Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan juga berarti memindahkan aparatur sipil negara (ASN). Ternyata, ekspektasi ASN untuk bertugas di ibu kota baru sangat tinggi.

"Mereka nanti tidak lagi berhadapan dengan kemacetan dan polusi. Ini juga tantangan kami, apakah bisa mewujudkan keinginan itu? Bagaimanapun, kami harus bisa memberi yang terbaik agar ASN mau hadir di ibu kota baru," ujarnya.

Saat ini, Jakarta telah mengalami kejenuhan karena kepadatan penduduk dan polusi yang tinggi. Di pekan pertama Oktober, AirVisual.com menempatkan Ibu Kota berada di peringkat empat dunia setelah Dhaka, Hanoi, dan Delhi.

Hasil penelitian sebuah perusahaan oli multinasional pada 2015, menempatkan Jakarta sebagai kota terburuk karena macet. Setiap pengemudi harus melakukan pengereman karena macet sebanyak 33.240 kali dalam setahun.

Adapun kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, 55 persen penduduk belum menikmati transportasi yang memadai. Akibatnya, kualitas urbanisasi tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Dari 1 persen penduduk di perkotaan hanya bisa menggapai PDB 1,4 persen. Jauh tertinggal dari Cina di angka 3,4 persen," kata Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti.

Persiapan ibu kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur akan mengedepankan transportasi publik yang terintegrasi dan menggunakan energi baru terbarukan.

Budi Karya berharap perjalanan ASN ke kantor di ibu kota baru, sekitar 30 menit. Ini karena jarak antara gedung perkantoran kementerian/lembaga Negara dengan pemukiman dirancang tidak terlalu jauh.Jalur pejalan kaki dibuat dengan penataan yang hijau dengan pepohonan yang rindang.

"MRT dan ART akan kita hadirkan di sana. Dengan kemampuan teman-teman di INKA, kami yakin bisa melakukannya," ujarnya

Budi Karya juga melihat besarnya potensi mengembangkan transportasi massal kereta listrik. "Angkutan kapal juga menarik karena letaknya di teluk," katanya. (*)