TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hingga saat ini partai belum memutuskan untuk menjadi koalisi atau oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Dasco mengatakan ada dua pilihan yang bisa diambil Jokowi.

Pilihan pertama, Jokowi harus menempatkan kader Gerindra di posisi yang sesuai dengan fokus partai tersebut di bidang kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.

"Kalau seandainya tidak, konsepnya saja yang mau dipakai ya tidak apa-apa, itu namanya juga kami ingin membantu pemerintah," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 10 Oktober 2019.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap memang sudah ada tawaran dari orang-orang di sekitar Presiden Jokowi agar Gerindra merapat ke pemerintahan.

"Kami tidak bisa pungkiri ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Senin, 7 Oktober 2019.

Dia meyakini, Prabowo tak akan serta merta menerima tawaran itu. Prabowo akan menimbang posisi partainya yang berseberangan dengan kubu Jokowi pada Pemilu 2019. Di sisi lain, kata Muzani, Gerindra dan Prabowo mesti membayar utang berupa janji kampanye kepada masyarakat, seperti swasembada pangan, energi, air, dan sebagainya.