Puan Maharani Umumkan 4 Bidang Urusan Wakil Ketua DPR

Selasa, 8 Oktober 2019 15:24 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri), Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin (kedua kiri), dan Rachmat Gobel (kanan) menyantap makan siang saat meninjau beberaapa tempat di Pujasera Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019. Peninjauan tersebut untuk melakukan pengecekan sarana dan prasarana yang ada di gedung DPR/MPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengumumkan empat bidang urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi keempat wakilnya. "Saya sudah berikan tupoksi pada wakil yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

Ada empat posisi koordinator bidang yang akan dijabat oleh para wakil ketua DPR, yakni bidang politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, industri dan pembangunan, serta bidang kesejahteraan rakyat.

Empat bidang itu secara berturut-turut dijabat oleh Aziz Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

Puan berharap dia dan para wakilnya dapat saling bersinergi memimpin parlemen periode 2019-2024. Dia menyebut DPR memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di waktu mendatang.

"Perbedaan dalam kebijakan politik adalah hal biasa tapi jangan sampai gotong royong itu tercerai berai karena kepentingan kelompok," kata mantan Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan ini.

Advertising
Advertising

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemilihan bidang ini merujuk sistem saint league yang juga menjadi mekanisme perhitungan perolehan kursi di Pemilihan Umum 2019. Partai dengan perolehan kursi terbanyak memiliki kesempatan memilih lebih dulu posisi-posisi yang diinginkan.

Dasco sekaligus menampik anggapan dirinya mengincar wakil ketua bidang politik dan keamanan DPR yang kini dijabat Aziz Syamsudin. Dia mengatakan, Golkar sebagai pemenang kedua Pemilu 2019 memang berhak memilih posisi lebih dulu.

"Golkar sebagai pemenang kedua mendapatkan hak untuk memilih kedua, yaitu wakil bidang polhukam. Ya (kami) musti rela karena ini demokrasi," kata dia secara terpisah.

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

12 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya