TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Joni Suprianto mengatakan salah satu yang menghambat TNI untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alusista) adalah sistem penganggaran Indonesia yang tergolong lambat. Hal ini kerap membuat persenjataan militer Indonesia cenderung tertinggal dari negara lain.

"Sistem penganggaran yang dimiliki oleh negara kadang-kadang sangat panjang. Jadi pada saat barangnya datang, kesannya sudah kuno," kata Joni dalam diskusi yang digelar oleh Centre of Strategic and International Studies (CSIS), di Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2019.

Joni mengatakan saat akan membeli suatu senjata paling mutakhir, anggaran memang telah disiapkan. Namun, kata dia, terkadang proses penganggaran sampai memakan waktu hingga 5 tahun.

"Hari ini barangnya baru, tapi karena barangnya datang tiga sampai lima tahun ke depan, barangnya itu menjadi tidak update lagi," kata Joni.

Selain itu, Joni mengatakan besarnya dana tak menjamin sejalan dengan penambahan alutsista. Faktor kepentingan-kepentingan global, mulai dari Amerika hingga Rusia, ikut mempengaruhi kebijakan pembelian alutsista TNI.

"Dalam melengkapi alutsista, TNI sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan tersebut. Tak serta merta kita punya uang, kita bisa beli," kata Joni. Pemerintah menganggarkan Rp 131 triliun untuk TNI dalam anggaran 2020. Naik dibandingkan 2019 sebesar Rp 121 triliun.