TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta mahasiswa tidak memberikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, memberikan ancaman kepada presiden itu tidak baik.

"Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam, itu tidak bagus," kata Ngabalin di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.

Ngabalin meminta mahasiswa tidak menggunakan emosi ketika berdiskusi, melainkan menggunakan hati nurani dan pikiran. Ia berkata menerbitkan perpu merupakan hak prerogatif presiden.

Ia mengatakan Jokowi saat ini belum memutuskan untuk menerbitkan perpu atau menolak usul tersebut. Menurutnya Jokowi masih mendengarkan berbagai macam masukan dari banyak pihak. "Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, kasih ruang dan waktu," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Universitas Trisaksi Dino Ardiansyah mendesak Jokowi segera menerbitkan perpu. Mahasiswa, kata dia, memberikan tenggat penerbitan Perpu KPK hingga 14 Oktober 2019.

Dino mengatakan mahasiswa bakal kembali turun berdemonstrasi bila desakan ini tidak dipenuhi. Mahasiswa yang turun, kata dia, bakal lebih banyak. "Minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan Perppu,” kata dia bersama perwakilan mahasiswa saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jakarta, hari ini.