Gerakan Alumni UI untuk Jokowi: Mahasiswa Jangan Bakar-bakar

Reporter

Egi Adyatama

Rabu, 2 Oktober 2019 18:30 WIB

Capres no urut 01, Jokowi menerima cenderamata jaket dari Ketua Gerakan Alumni UI, Fajar Soeharto pada deklarasi Alumni UI untuk Jokowi - Maaruf Amin di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 12 Januari 2019. Peserta deklarasi berikan dukungan kepada Jokowi - Maaruf Amin agar bisa terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Alumni UI (Universitas Indonesia) untuk Joko Widodo - Ma'ruf Amin menegaskan akan mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.

Pernyataan sikap Gerakan Alumni UI ini muncul setelah demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang berujung kerusuhan dalam sepekan terakhir. Demonstrasi dipicu penolakan revisi UU KPK dan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.

Fajar Soeharto, Ketua Gerakan Alumni UI untuk Jokowi - Ma'ruf Amin, menyatakan alukni kerap berkomunikasi dengan mahasiswa UI lewat BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) soal demonstrasi 23-24 September 2019.

Para alumni mengingatkan mahasiswa UI agar tetap mengedepankan argumen dan tak melanggar hukum serta konstitusi.

"Jangan bakar-bakar, jangan rusak sana-sana, jangan buat masyarakat resah. Buat simpati ke masyarakat. Kalau mau buat gerakan jangan sampai begitu (merusak). Terserah kalau mau beda pendapat," kata Fajar dalam acara itu di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu, 2 Oktober 2019.

Pernyataan sikap dihadiri puluhan alumni UI. Mereka mengenakan kaos oblong kuning lalu membuka acara dengan membacakan manifesto.

Acara tersebut pun dihadiri oleh komposer Addie M.S. Dia menjadi dirijen lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan pada awal acara.

Fajar menuturkan Gerakan Alumni UI mengimbau semua pihak, termasuk kalangan UI dan alumni lainnya, untuk menghormati dan mematuhi proses demokrasi. Maka kegiatan unjuk rasa di muka umum wajib mematuhi aturan.

"Segala bentuk upaya pengingkaran proses demokrasi yang konstitusional adalah tindakan yang tidak sah, tercela, dan kami sangat menentangnya," ucapnya.

Anggota Gerakan Alumni UI Toto Sugito menerangkan bahwa semula disepakati kelompok pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin tersebut tak muncul lagi setelah Pemilu 2019. Namun serangkaian demonstrasi yang kian masif belakangan ini membuat mereka kembali bersuara.

Toto menegaskan alumni UI tak mengharamkan protes dengan cara demonstrasi. Tapi protes mestinya dilakukan secara santun dan tetap dalam koridor hukum. "Hal ini yang mulai sedikit dilanggar belakangan."

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya