Anggota DPR Termuda Hillary Brigitta Lasut Ingin Tuntaskan RKUHP

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 1 Oktober 2019 10:50 WIB

Hillary Brigitta Lasut. Instagram/@hillarylasut

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Periode 2019-2024 termuda, Hillary Brigitta Lasut sudah mematok kursi di Komisi III DPR RI, setelah dilantik hari ini. Komisi ini merupakan salah satu yang kinerjanya paling disorot karena membidangi hukum.

"Hampir pasti aku di Komisi III sih, sesuai latar belakang keilmuan. Tapi SK-nya belum keluar," ujar politikus Partai NasDem ini di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 1 Oktober 2019.

Hillary menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan masternya ke Washington University jurusan hukum internasional.

Di Komisi III nanti, perempuan 23 tahun itu memprioritaskan agar bisa menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang belum selesai dibahas oleh anggota DPR periode 2014-2019. "Prioritas RKUHP dan pembahasan UU yang belum selesai kemarin, seperti Perpu KPK," ujar dia.

Selain itu, Hillary mengatakan, dirinya juga akan mengusulkan UU yang spesifik mengatur cyber crime dan ilegal fintech atau pidana fintech. "Aku kepingin ajuin UU itu juga di komisi III," ujar Hillary.

Advertising
Advertising

Sebagai anggota DPR termuda periode ini, Hillary mengaku beban berat ada di pundaknya untuk membuktikan diri dan melakukan yang terbaik. "Rasanya apa ya, terbebani banget pasti," ujar Hillary.

Hillary merupakan anak Bupati Kepulauan Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut. Sebelum terpilih menjadi Bupati Talaud periode 2019-2024, Elly juga pernah menjabat Bupati Kepulauan Talaud selama dua periode, yakni pada 2004-2009 dan 2009-2012.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

21 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya