Selamat Datang Anggota DPR, Akankah Ada Perubahan Signifikan?

Selasa, 1 Oktober 2019 09:34 WIB

Sejumlah anggota DPR RI berswafoto bersama dengan Pimpinan DPR RI usai Rapat Paripurna terakhir masa jabatan 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019. Rapat Paripurna tersebut mengagendakan laporan pimpinan Panitia Khusus terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 akan dilantik pada hari ini, Selasa, 1 Oktober 2019. Pengambilan sumpah jabatan akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung serta dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum, dari 575 anggota terpilih ada sekitar 50,26 persen inkumben yang akan kembali dilantik kembali. Ada pula wajah lama yang tak mencalonkan atau terpilih kembali, di antaranya Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko.

Sementara nama-nama yang berdatangan merentang dari menteri, mantan kepala daerah, hingga selebritas. Beberapa di antaranya yakni Puan Maharani, Yasonna Laoly, Djarot Saiful Hidayat, Dedi Mulyadi, hingga Mulan Jameela.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai pelantikan dan pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat hari ini tak akan terlampau berdampak signifikan terhadap kinerja anggota Dewan di periode 2019-2024.

"Saya tidak terlampau yakin ada perubahan signifikan karena memang sistem politik dan partai politik kita tidak berubah secara signifikan" kata Adi kepada Tempo, Selasa, 1 Oktober 2019.

Advertising
Advertising

Adi mengatakan kinerja anggota DPR tak akan mengalami banyak perubahan sepanjang model perilaku dan budaya politik anggota Dewan tidak berubah. Adi menilai selama ini DPR lebih banyak berfokus pada fungsi pengawasan ketimbang legislasi.

Dalam pembuatan undang-undang, kata Adi, DPR tampak gemar mengebut di waktu-waktu terakhir seperti yang terjadi belakangan ini. Imbasnya, produk yang akan dihasilkan lebih banyak menghasilkan kontroversi.

Berikutnya, Adi menyebut anggota DPR tak akan bisa menghasilkan keputusan progresif jika terlalu banyak kompromi politik.

"Terlampau banyak negosiasi, kompromi, sehingga keputusan strategis yang bisa dihasilkan itu jarang kita dengar. Ya semoga anggota DPR baru ini tidak sebatas formalitas," kata Adi.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

10 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya