TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menyatakan siap bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi seputar sejumlah rancangan undang-undang yang kontroversial.

Menurut Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana, pertemuan itu mungkin dilakukan asalkan bisa mengakomodasi seluruh perwakilan di setiap provinsi.

"BEM Nusantara ingin ada (perwakilan) dari Sabang sampai Merauke agar menyampaikan langsung kepada Presiden. Yang berjuang bukan hanya di Jakarta tapi setiap daerah juga kan berjuang," tuturnya pada Senin lalu, 30 September 2019.

Henky, yang juga bekas Presiden Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR), menceritakan bahwa ketika undangan pertemuan disampaikan Jokowi pada Kamis pekan lalu, BEM Nusantara belum menyatakan menolak atau menerima.

Dia menilai undangan pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut terlalu mendadak. Ketika itu, selain banyak mahasiswa yang ditangkap dan terluka dalam demonstrasi pada 23-24 September 2019.

Bahkan, dua anggota BEM Nusantara meninggal dalam demonstrasi di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Kamis pekan lalu, 26 September 2019.

Menurut Hengky, jawaban undangan pertemuan telah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui surat terbuka. Isinya, saat itu belum waktunya bertemu dengan Jokowi karena BEM Nusantara sedang berduka cita.

Sikap BEM Nusantara berbeda dengan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).

BEM SI menyatakan berniat bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi. BEM SI menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Perpu KPK.

Permintaan itu disampaikan antara lain oleh BEM UGM kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko. Tapi, mereka menolak hadir ketika Jokowi mengundang ke Istana pada Jumat pekan lalu, 27 September 2019.