TEMPO.CO, Jakarta - Demo mahasiswa dari Aliansi Kekuatan Sipil menolak UU KPK hasil revisi, RKHUP, dan sejumlah RUU kontroversial lainnya di depan kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis, 26 September, berujung ricuh.

Setelah berhasil menerobos kawat berduri yang dipasang di pintu utama kantor DPRD Jawa Timur, massa yang didominasi mahasiswa dan pelajar tersebut terlibat adu pukul dengan aparat. Massa juga melempari botol air dan batu ke arah aparat.

Kericuhan mereda setelah Kepala Polrestabes Surabaya Komisaris Besar Sandi Nugrogo, memberikan jaminan keamanan kepada massa. Sandi juga memberi kepastian menghadirkan Ketua DPRD Jatim sementara Kusnadi, menemui massa.

Kusnadi sebetulnya sudah menemui massa. Namun yang ditemui bukan perwakilan aksi massa yang ada di mobil komando di depan pintu utama DPRD. Tapi dia menemui massa di mobil komando yang berada di pintu sisi timur kantor DPRD.

Kusnadi yang didampingi wakil ketua DPRD Jawa Timur sementara, Sahat Tua Simanjuntak, menyatakan akan meneruskan, mengawal, dan mendesak apa yang menjadi tuntutan massa. "Kami akan kawal sesuai otoritas kami," kata politikus PDIP tersebut.

Namun massa tetap tidak terima walaupun Kusnadi sudah meneken dan membacakan surat bermaterai berisi enam tuntutan Aliansi BEM Surabaya yang berunjuk rasa Rabu kemarin. Massa meminta DPRD bersikap terhadap tuntutan mereka.

Setelah bernegoisasi cukup alot, kata sepakat tetap tidak ketemu. Ketua DPRD Jatim tak bisa memenuhi keinginan massa. Dia lalu meninggalkan massa. Sampai pukul 16.40, massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, buruh, dan aktivis perempuan itu masih bertahan.