Pimpin Rapat Karhutla, Jokowi: Pangdam dan Kapolda Belum Maksimal

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Juli Hantoro

Senin, 16 September 2019 21:05 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin 16 September 2019. Rangkaian acara yang akan berlangsung selama empat hari dan diikuti oleh para peserta Munas, yaitu para utusan yang merupakan fungsionaris BPD maksimal 5 orang dan peninjau fungsionaris BPP, serta undangan dengan total sebanyak 1200 peserta. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Riau, Senin malam, 16 September 2019. Rapat itu membahas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia yang semakin memburuk.

Dalam rapat yang disiarkan lewat saluran YouTube resmi Sekretariat Negara, Jokowi nampak kecewa dengan parahnya kondisi karhutla. Ia mengatakan sejak Juli lalu, ia telah mewanti-wanti agar kebakaran bisa dicegah.

"Saya hanya ingin mengingatkan semuanya, di rapat bulan Juli tanggal 15, saat itu di Istana saya ingatkan, pencegahan karhutla itu adalah mutlak harus dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat.

Jokowi mengatakan sejak awal karhutla seharusnya bisa dicegah. Apalagi karhutla yang terjadi di lahan gambut. Dari pengalaman selama ini, Jokowi mengatakan kebakaran di lahan gambut selalu sulit untuk dipadamkan.

Ia kemudian menyoroti kinerja Gubernur, Kapolda, hingga Pangdam beserta perangkat-perangkatnya. Jokowi mengatakan mereka belum mampu bekerja secara maksimal mencegah munculnya titik api. Bahkan dengan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Advertising
Advertising

"Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian melanjutkan rapat dengan mendengar laporan dari berbagai kepala lembaga terkait. Rapat ini diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo, juga Kepala Daerah dari berbagai wilayah yang mengalami karhutla.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

3 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

7 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

8 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

11 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

12 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya