TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan, dihantui ketidakpedulian kepala daerah setempat. Hal ini disebut Doni menghambat upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran, yang semakin meluas.

"Kita ada beberapa keluhan dari unsur TNI-Polri di lapangan, karena adanya kurang peduli dari pejabat daerah. Saya tak menyinggung pejabat siapa, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin tingkat Kabupaten Kota," kata Doni dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu, 14 September 2019.

Doni mengatakan sebenarnya koordinasi di tingkat pemerintah pusat sudah sangat cukup. Selain rapat rutin, komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mabes Polri, juga Mabes TNI, telah diberikan.

Namun nyatanya pada pelaksanaan di tingkat daerah, upaya ini seakan tak didukung oleh kepala daerah sekitarnya. "Bahkan ada (kepala daerah) yang tiap ada undangan rapat tak hadir," kata Doni.

Padahal, Doni mengatakan 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia. Sedangkan 80 persen dari lahan yang bekas terbakar ini, kemudian jadi kebun untuk dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya sengaja dari sejumlah pihak untuk membakar hutan.

Jika dibiarkan, Doni meyakini hal ini akan menjadi ancaman permanen. Masyarakat harus diingatkan agar tak lagi melakukan upaya pembukaan lahan dengan cara membakar.

"Perlu diketahui kerugian ekonomi yang kita derita pada 2015 lalu, itu mencapai 16,1 miliar US Dollar, karena kebakaran hutan lahan," kata dia.

Dari data Januari hingga Agustus 2019, BNPB mencatat kebakaran pada lahan hutan seluas 328.724 hektare. Sebanyak 27 persen di antaranya, atau 89.563 hektare adalah lahan gambut. Kebakaran menjadi sorotan masyarakat karena menyebabkan asap pekat yang tak kunjung hilang, di sejumlah daerah.