Revisi UU KPK, Pembahasan di Baleg DPR Disebut Dinamis

Editor

Febriyan

Sabtu, 14 September 2019 00:53 WIB

Agus Rahardjo, Laode M. Syarief, dan Saut Situmorang memberikan pernyataan ihwal sikap KPK terkait revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 13 September 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat panitia kerja (panja) revisi UU KPK. Rapat yang berlangsung sekitar 3,5 jam itu disebut berlangsung dinamis.

Ketua Panja DPR Revisi UU KPK Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya masih akan membahas masukan-masukan pemerintah yang telah dituangkan dalam daftar inventaris masalah (DIM). Supratman juga berujar pembahasan di tingkat fraksi masih dinamis.

"Kalau fraksi itu dinamis, nanti fraksi akan menjelaskan masing-masing," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Meski begitu, dia enggan merinci bagaimana dinamika yang bergulir di internal panja, baik lintas fraksi maupun dengan pemerintah. Supratman mengatakan pembahasan di tingkat panja bersifat rahasia. Dia bahkan tak mau membocorkan berapa poin yang sudah dibahas dalam rapat tersebut.

"Kalau saya menjelaskan hasil di tingkat panja itu berisiko buat saya," kata politikus Partai Gerindra ini.

Advertising
Advertising

Salah satu fraksi yang sudah mengemukakan pandangan adalah Partai Gerindra. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya tengah mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi UU KPK.

Dasco berujar ada beberapa pasal yang dianggapnya akan melemahkan KPK. Salah satunya, kata dia, adalah pasal ihwal pembentukan dewan pengawas. Dalam suratnya, pemerintah menginginkan dewan pengwas dibentuk oleh presiden melalui panitia seleksi.

Keinginan pemerintah ini berbeda dengan usulan Baleg, yakni pembentukan dewan pengawas oleh DPR. Dasco menilai, klausul ini malah membuka peluang intervensi terhadap KPK di kemudian hari.

"Mungkin dalam masa sekarang tidak ada niatan dari pemerintah untuk mengintervensi KPK, tetapi karena ini UU berlakunya sangat lama, bisa kemudian hal tersebut rentan dipergunakan untuk melemahkan KPK," kata dia.

Supratman enggan mengomentari ihwal pandangan partainya ini. Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto tak menampik bahwa fraksi-fraksi masih berdebat. Seperti Supratman, dia juga menolak menyampaikan perkembangan pembahasan di internal panja.

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

9 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya