TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi setuju ada pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat. Hal ini menjawab permintaan dari para tokoh Papua yang disampaikan langsung padanya saat bertemu di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Dalam pertemuan itu, para tokoh masyarakat meminta pada Jokowi agar ada pemekaran sebanyak lima wilayah di Papua dan Papua Barat. Namun Jokowi hanya menyetujui dua atau tiga wilayah saja.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi bapak menyampaikan tambahan lima. Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, perlu ada kajian mendalam di balik rencana pemekaran suatu wilayah. Sementara dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang mengaturnya. "Ini, kan, perlu ada kajian. Karena UU-nya mendukung ke sana dan saya senang ada usulan itu dari bawah," ucapnya.

Dalam pertemuan di Istana Negara ini, hadir 61 tokoh Papua dan Papua Barat terdiri dari tokoh agama, adat, masyarakat, kepala suku, hingga mahasiswa.

Ada sembilan poin yang diajukan ke Jokowi. Permintaan itu adalah: Pemekaran provinsi, pembentukan badan nasional urusan tanah Papua, penempatan orang Papua sebagai pejabat eselon I dan eselon II di kementerian, pembangunan asrama nusantara di seluruh wilayah untuk mahasiswa Papua.

Selain itu mereka meminta ada revisi undang-undang tentang otonomi khusus dan masuk dalam program legislasi nasional 2020, menerbitkan instruksi presiden untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, percepatan penyelesaian palapa ring timur Papua, mengesahkan lembaga adat dan anak Papua, serta membangun Istana Kepresidenan di Papua.