TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal memaksa perusahaan milik negara dan perusahaan swasta besar agar merekrut mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus. Untuk tahap pertama, ia menargetkan seribu lulusan baru asal Papua dan Papua Barat bisa bekerja di sana.

Menurut Jokowi, banyak mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang berkualitas. Buktinya, kata dia, saat kunjungan ke luar negeri, ia kerap bertemu dengan mahasiswa Indonesia asal Papua dan Papua Barat.

Sayangnya, kata Jokowi, para mahasiswa ini banyak yang kebingungan bekerja di mana setelah lulus. "Siang hari ini saya membuka untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa (merekrut mahasiswa Papua)," katanya saat bertemu dengan perwakilan tokoh masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Jokowi menjelaskan pemaksaan ini terpaksa dilakukan lantaran jika mengikuti prosedur akan memakan waktu. "Sehingga kewenangan saya gunakan untuk bisa menerima mahasiswa yang baru lulus dari Papua. Saya sampaikan seribu dulu," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi berjanji akan memikirkan cara untuk mengangkat tenaga honorer di Papua dan Papua Barat menjadi pegawai negeri sipil serta kemungkinan penempatan orang Papua menjadi pejabat eselon satu, dua, atau tiga di tiap kementerian/lembaga.

Sebelumnya, perwakilan tokoh masyarakat Papua, yaitu Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat kepada Jokowi. Menurut Abisai, sebagian generasi muda orang asli Papua mengalami ketertinggalan dalam pendidikan dan pekerjaan. Imbasnya banyak anak muda Papua yang kerap terlibat masalah sosial.

Abisai menuturkan mayarakat Papua dan Papua Barat mengharapkan pemerintah pusat gencar mengembangkan sumber daya manusia di sana. Ia menilai banyak orang asli Papua yang ingin berkontribusi dalam membangun Indonesia. "Untuk itu bukakan jalan bagi kami untuk ikut berkontribusi ke bagian lain di Indonesia," tuturnya.