TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang tak mau berspekulasi soal dugaan kaitan antara kasus yang tengah ditangani lembaganya dengan revisi UU KPK. Menurut dia, pihaknya ingin berfokus pada upaya pelemahan KPK melalui revisi UU.

"Kalau kita berspekulasi tentang latar belakang, kita akan tersesat pada perdebatan yang isinya analisis-analisis," kata dia di kantornya, Jakarta, Ahad, 8 September 2019.

Kendati demikian, Saut menuturkan sudah paham soal latar belakang rencana revisi UU KPK ini. Termasuk siapa yang bermain di belakangnya. "Soal apa background-nya, keinginannya apa, siapa yang bermain, kenapa dia bermain, kenapa di putaran terakhir bermain, itu semuanya sudah bisa dipahami," kata dia. Saut mengatakan pihaknya lebih berfokus pada hal yang sudah terlihat jelas, yakni revisi UU akan melemahkan KPK.

Sebelumnya, Majalah Tempo pekan ini memberitakan sejumlah narasumber menyebutkan dua partai pemerintah, yakni PDIP dan Golkar sebagai dua partai yang paling getol mendorong pembahasan revisi UU KPK. Ada alasan mengapa partai kemudian merasa terancam.

Di PDIP, kasus suap kuota impor bawang putih yang menjerat bekas kadernya, I Nyoman Dhamantra diduga bakal menjadi 'tsunami' untuk partai berlambang banteng ini. Sementara di Golkar, kasus korupsi proyek e-KTP masih membuat sejumlah politikus jeri. Setelah Setya Novanto dan Markus Nari diadili, politikus yang lain belum aman.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan revisi UU KPK tidak ada kaitannya dengan kasus yang ditangani komisi antirasuah. Dia mengatakan revisi ini sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari untuk mendukung reformasi hukum di KPK. "Revisi itu kan sebelumnya juga pernah diusulkan," kata dia.