Pimpinan KPK Sewot Ada yang Sebut OTT Korupsi Tak Berguna

Rabu, 4 September 2019 08:17 WIB

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan), dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar memasangkan stiker saat kampanye antikorupsi di gerbong MRT, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. KPK dan PT MRT Jakarta berkampanye di gerbong dan stasiun MRT untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengaku pusing akan banyaknya anggapan miring ihwal operasi tangkap tangan atau OTT oleh lembaga antikorupsi ini. Salah satu anggapan itu berasal dari calon pimpinan KPK periode 2019-2023 Sigit Danang Joyo yang menyebut operasi tangkap tangan semacam parade festival.

Syarif membeberkan, jumlah operasi tangkap tangan KPK sebenarnya amat sedikit jika dibandingkan dengan total kasus yang ditangani. Menurut perhitungan pimpinan, dari keseluruhan perkara kurang dari 10 persen yang merupakan operasi tangkap tangan.

"Yang berikut disebut parade ini. Tadi dengan Ibu Basaria (Panjaitan) pada waktu gelar perkara kami hitung jumlah operasi tangkap tangan dan tidak operasi tangkap tangan kami hitung paling tidak ada 10 persen. Kurang dari 10 persen," kata Syarif di kantornya, Selasa malam, 3 September 2019.

Syarif pun mempertanyakan dari mana asal anggapan-anggapan miring itu. Menurut dia, orang-orang yang memandang negatif operasi tangkap tangan seharusnya menghitung lebih dulu berapa perbandingan operasi tangkap tangan dan non-operasi tangkap tangan.

"Jadi dari mana pendapat orang-orang itu. Saya kadang pusing juga. Dia pikir kami apa. Apalagi dia pejabat, tokoh masyarakat, anggota parlemen," kata Syarif.

Advertising
Advertising

Menurut Syarif, penegak hukum tak boleh membiarkan kejahatan terjadi. Itulah sebabnya, kata dia, operasi tangkap tangan masih dibutuhkan. Syarif justru menganggap aneh jika ada penegak hukum yang membiarkan terjadinya tindak kejahatan korupsi.

"Aneh itu kalau misal polisi kalau ada kejahatan diamkan saja enggak ditangkap. KPK juga demikian, kalau kami mendapatkan incident of crime soal korupsi terus kami diam-diam saja, ini namanya membiarkan kejahatan terjadi, enggak boleh," ujarnya.

Hal senada disampaikan Basaria Panjaitan. Pimpinan KPK asal institusi Kepolisian ini mengatakan, lembaganya sudah getol melakukan pencegahan. Para pimpinan KPK gencar berkeliling ke daerah dan mewanti-wanti para kepala daerah agar tak terseret rasuah.

"Ada kepala daerah yang kami ingatkan, ada laporan masyarakat, ini jangan dilakukan. Tapi kalau masih diulangi apa kami biarkan?" kata Basaria di lokasi yang sama.

Dalam uji publik capim KPK periode 2019-2023 pada 29 Agustus lalu, Sigit Danang Joyo menyebut OTT KPK seperti parade. Dia juga menilai jumlah personel di bidang pencegahan sebanyak 310 orang dan penindakan 439 orang tak imbang. Sigit mengatakan ingin menambah personel di bidang pencegahan jika terpilih menjadi pimpinan KPK.

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

12 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

12 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

21 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

1 hari lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya