TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, berdasarkan undang-undang, urusan meramu susunan kabinet adalah hak prerogatifnya. Sebabnya ia meminta siapa pun agar tidak ikut campur dalam hal ini.

"Jadi jangan ada yang ikut campur. Usul boleh, bisik-bisik juga boleh tapi seperti tadi yang disampaikan kewenangan presiden, hak prerogatif presiden," katanya dalam peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke 6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Pria asal Solo ini bercerita menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang, ia sering ditanya siapa saja yang bakal menjadi menteri. Ada pula yang langsung bertanya sambil menyebut nama salah satu tokoh. "Pak, bapak A masuk gak, pak. Nanti ke tempat lain, ibu B masuk gak, pak," tuturnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta seluruh pihak agar bersabar saja menunggu pengumuman resmi darinya terkait menteri-menteri Kabinet Kerja jilid II.

Hingga kini Jokowi maupun wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin belum ada yang buka suara terkait siapa saja calon menteri mereka. Namun dia pernah menyebut kriteria susunan kabinet seperti memiliki kemampuan manajerial, berani, dan berintegritas.

Dalam kesempatan lainnya, Jokowi pernah mengatakan ada menteri yang berusia muda atau dari kalangan milenial.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan komposisi kabinet berikutnya adalah 45 persen tokoh politik dan 55 persen profesional.