Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Luhut: Lihat Aturan Main

Senin, 26 Agustus 2019 14:52 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama sejumlah stakeholder di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis petang, 25 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan meninjau dan menyiapkan regulasi yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Luhut sekaligus menanggapi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat agar pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang terkait pemindahan ibu kota ini.

"Ya nanti kita lihat aja semua aturan mainnya. Kita enggak akan lari kok dari aturan mainnya," kata Luhut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019.

Luhut mengatakan pemerintah juga masih harus mempelajari hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pemindahan ibu kota ini. Luhut mengklaim Bappenas juga melakukan studi mendalam dengan berbagai pakar.

"(Regulasi) ya itu tergantung hasil Bappenas, Bappenas kan meng-hire konsultan juga untuk melakukan studi itu. Tidak ujug-ujug ya," kata dia.

Presiden Jokowi baru saja mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, siang ini.

Advertising
Advertising

Hasil kajian menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan ada sejumlah alasan yang mendasari pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ini. Pertama adalah pertimbangan resiko bencana yang lebih minimal. "Baik bencana banjir, gempa, tsunami, kebakaran, gunung berapi, dan longsor," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan lokasi Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia. Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara juga dinilai berdekatan dengan perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan lokasi ini tergolong memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dibanding calon-calon lokasi lain. Pertimbangan terakhir adalah tersedianya lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA

Berita terkait

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

1 jam lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

2 jam lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

9 jam lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

1 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

1 hari lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 hari lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

2 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

2 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

2 hari lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

3 hari lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya