TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi semestinya memprioritaskan penanganan persoalan di Papua ketimbang mengumumkan lokasi pemindahan Ibu Kota baru.

"Jadi fokus dulu ke situ, kan kalau abis dilantik nanti masih bisa kalau soal ibu kota," kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Zulkifli mengatakan, aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat perlu penanganan serius dari pemerintah, penegak hukum, hingga legislatif. Apalagi, kata Zulkifli, persoalan di Papua juga menjadi perhatian dunia internasional.

"Dan jangan lupa sekarang ada dunia internasional ada PBB, Melanesia, Afrika semua itu saya kira penting sekali penanganan. Kalau ada apa-apa dengan Papua, gimana coba?" katanya.

Presiden Jokowi siang ini bakal mengumumkan calon ibu kota baru. Jokowi sebelumnya hanya mengatakan calon provinsi ibu kota baru akan diputuskan segera setelah pemerintah merampungkan kajian. Saat ini, lokasi bakal ibu kota mengerucut di dua lokasi. “Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah,” ujar Jokowi dalam wawancara khusus bersama Tempo pada Senin, 19 Agustus 2019.

Dia mengatakan pemindahan ibu kota akan dilakukan bertahap. Tahap pertama yang memuat pemindahan pemerintahan bakal kelar maksimal 2024. Dalam rancangannya, pembangunan ibu kota baru membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun kawasan yang luasnya mencapai 40 ribu hektare. Dari luas ini, ibu kota baru diperkirakan akan dapat menampung 1,5 juta penduduk.