Menpan RB Minta Wacana PNS Kerja dari Rumah Tak Dibahas Lagi

Rabu, 21 Agustus 2019 15:27 WIB

Lima Resep dari Menteri Syafruddin untuk Tingkatkan Akuntabilitas Di Sumatra Utara.

TEMPO.CO, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin meminta rencana Pegawai Negeri Sipil atau PNS kerja dari rumah yang sempat dilontarkan tidak dibahas lagi.

Alasannya hal ini baru sebatas wacana dan tidak mungkin direalisasikan dalam waktu dekat. "Lima tahun lagi belum, jadi enggak usah dibahas lagi," kata Syafruddin di Hotel The Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

Menurut Syafruddin, ide PNS bisa bekerja dari rumah baru sekadar pembahasan lisan saja di dalam kementerian. "Baru bicara-bicara saja," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK merasa belum tepat jika model bekerja di rumah diterapkan kepada PNS. Alasannya, tingkat kedisiplinan aparatur negara itu sering menjadi sorotan.

"Kalau kita bicara sekarang, ya, belumlah, karena hadir di kantor saja kadang-kadang tidak disiplin apalagi tidak hadir. Nanti kosong kantor bagaimana," kata JK mengkritik rencana PNS kerja dari rumah, Selasa, 13 Agustus 2019.

Berita terkait

Menpan RB Targetkan Penataan Organisasi Kabinet Merah Putih Selesai Akhir Bulan Depan

7 hari lalu

Menpan RB Targetkan Penataan Organisasi Kabinet Merah Putih Selesai Akhir Bulan Depan

Menpan RB Rini Widyantini menargetkan penataan organisasi Kabinet Merah Putih bisa selesai pada akhir November mendatang.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Sebut Prabowo Minta Efisien dalam Penggunaan Anggaran

7 hari lalu

Menpan RB Sebut Prabowo Minta Efisien dalam Penggunaan Anggaran

Menpan RB Rini Widyantini mengatakan dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto akan ada perubahan orientasi input ke outcome.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Minta Kemenpan RB Percepat Penataan Birokrasi di Pemerintahan Prabowo

7 hari lalu

Komisi II DPR Minta Kemenpan RB Percepat Penataan Birokrasi di Pemerintahan Prabowo

Komisi II DPR meminta Kemenpan RB mempercepat penataan birokrasi di kementerian dan badan yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

10 hari lalu

Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

Prabowo melantik tujuh tokoh Utusan Khusus Presiden, termasuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Bagaimana ketentuannya?

Baca Selengkapnya

Mantan MenPANRB Abdullah Azwar Sebut Rini Widyantini Orang Dalam: Agenda Penting Bisa Tereksekusi

10 hari lalu

Mantan MenPANRB Abdullah Azwar Sebut Rini Widyantini Orang Dalam: Agenda Penting Bisa Tereksekusi

Eks Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yakin agenda KemenPANRB bakal tereksekusi ditangan Rini Widyantini sebab ia adalah orang dalam. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Profil Rini Widyantini Menteri PANRB Kabinet Prabowo, Gantikan Abdullah Azwar Anas

13 hari lalu

Profil Rini Widyantini Menteri PANRB Kabinet Prabowo, Gantikan Abdullah Azwar Anas

Rini Widyantini, jadi Menteri PANRB kabinet Prabowo. Ia menggantikan Abdullah Azwar Anas, perempuan pertama memimpin Kementerian PAN RB

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Pernah Menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara

15 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Pernah Menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara

Teguh Setyabudi menggantikan Heru Budi jadi Pj Gubernur Jakarta. Pernah menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara.

Baca Selengkapnya

Ingin Jadi Guru TK? Ketahui Syarat dan Gajinya

22 hari lalu

Ingin Jadi Guru TK? Ketahui Syarat dan Gajinya

Menjadi guru TK butuh latar belakang pendidikan yang sesuai untuk membantu memahami karakteristik serta perkembangan anak. Cek syaratnya.

Baca Selengkapnya

Pensiunan Kemenlu Datangi Komnas HAM, Mengadu Soal Gaji yang Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

25 hari lalu

Pensiunan Kemenlu Datangi Komnas HAM, Mengadu Soal Gaji yang Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

40 pensiunan Kemenlu menyatakan gaji pokok mereka tak dibayarkan oleh negara selama 51 tahun.

Baca Selengkapnya

Maju-Mundur ASN Pindah ke IKN, Kabar Terakhir Januari 2025

26 hari lalu

Maju-Mundur ASN Pindah ke IKN, Kabar Terakhir Januari 2025

Jokowi menunda pemindahan ASN ke IKN dari Oktober 2024 ke Januari 2025. Ini kilas balik maju-mundur kepindahan ASN ke IKN.

Baca Selengkapnya