TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan gabungnya Bekasi ke DKI Jakarta sulit terealisasi. Alasannya dua daerah ini memiliki "jenis kelamin" yang berbeda.

"Ini ibaratnya jenis kelaminnya beda ini. DKI Jakarta ini daerah yang melaksanakan kebijakan administrasi asimetris dan khusus, sementara daerah lain, daerah otonom. Apa mau Bekasi jadi wilayah administratif," katanya saat dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2019.

Akmal menuturkan agar Bekasi bisa menjadi bagian DKI Jakarta maka harus mengubah banyak regulasi seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi DKI Jakarta, dan Bekasi.
"Apa yang gak mungkin, mungkin saja, tapi gak mudah karena banyak sekali persoalannya," ucapnya.

Menurut Akmal, ketimbang berandai-andai gabung DKI Jakarta, pemerintah Bekasi sebaiknya fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menguatkan daya saing daerah.

"Daripada berkhayal-khayal seperti itu, mending daerah otonom tersebut fokus pada tujuan otonomi daerah," ujarnya.

Wacana Kota Bekasi gabung dengan DKI Jakarta berawal ide pembentukan Provinsi Bogor Raya oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.

Bima mengatakan Provinsi Bogor Raya terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cianjur, Depok, Kota Bogor, Karawang, dan Subang.

Namun Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menolaknya. Ia lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta.