Diisukan Maju Pilkada Surabaya, Ahok: Partai Tugasi Saya ke NTT

Reporter

Kukuh S. Wibowo

Editor

Juli Hantoro

Senin, 19 Agustus 2019 16:16 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) mengikuti pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tidak bakal maju ke pemilihan Wali Kota Surabaya tahun depan. Sebab, kata politikus yang juga akrab disapa BTP ini, masih banyak kader PDI Perjuangan di Surabaya yang bagus.

Desas-desus Ahok akan maju ke pemilihan Wali Kota Surabaya pada 2020 mulai santer terdengar. Di salah satu gang kampung bahkan sudah ada spanduk berisi dukungan pada Ahok untuk mengikuti pemilihan kepala daerah menggantikan Tri Rismaharini yang akan habis masa tugasnya pada 2020. Namun Ahok menampik.

“Sudah saya katakan, saya tak mungkin maju ke pilwali Surabaya. Karena partai menugasi saya mengajar di sekolah politik (PDIP), terutama soal penganggaran, dana hibah, membantu tiap daerah. Nah, sekarang tugas saya itu ke NTT (Nusa Tenggara Timur),” kata Ahok seusai menjadi pembicara seminar kebangsaan bertajuk "Dari Aku untuk Indonesiaku" di Universitas Kristen Petra Surabaya, Senin, 19 Agustus 2019.

Sebagai kader partai, kata Ahok, dia hanya mengikuti perintah pengurus pusat. Partai, ujar dia, juga tak menugasi agar ikut pemilihan kepala daerah di tempat lain. “Ndak ada perintah ke arah situ. Penugasan ke NTT pun bukan untuk ikut pilkada, jangan salah paham,” kata Ahok.

Ahok menuturkan, partai memerintahkan dia agar membantu mencarikan solusi pada masyarakat NTT yang sering kesulitan air bila musim kemarau tiba. “Karena kalau kita ngomong pertanian dan pengairan di NTT, masih panjang sekali (prosesnya),” katanya.

Advertising
Advertising

Ihwal kegiatan Ahok bertemu dengan para pengusaha di Gedung Srijaya Surabaya Senin malam ini, ia juga membantah bahwa hal itu bagian dari pengkondisian untuk maju ke pilwali Surabaya. Menurut Ahok, acara bertema ‘Private Dinner with BTP’ dengan tarif Rp 1 juta per orang itu merupakan forum yang digagas para pengusaha.

“Itu arahnya kegiatan kemanusiaan sebenarnya. Di forum itu saya ingin sampaikan ke mereka (pengusaha) bagaimana CSR perusahaan itu bisa lebih terarah. Mereka kan bayar, jadi lumayan buat Ahok dapat penghasilan,” kata Ahok sambil tertawa lebar.

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

9 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

1 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

1 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 hari lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

2 hari lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya