Polri Sebut Penanganan Kasus Karhutla Meningkat

Reporter

Halida Bunga

Editor

Amirullah

Jumat, 16 Agustus 2019 06:29 WIB

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau berusaha memadamkan semak belukar yang terbakar saat terjadi kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Rabu, 31 Juli 2019. Satgas Karhutla Provinsi Riau terus berupaya melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Riau, agar bencana kabut asap tidak terulang kembali. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami peningkatan hingga mencapai 100 kasus.

"Total semua kasus jadi ada 100 kasus kebakaran hutan yang ditangani empat Polda yaitu Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah," kata Dedi di Markas Besar Polri, Jakarta, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

Dedi juga menjelaskan, peningkatan kasus itu juga dibarengi dengan peningkatan tersangka menjadi 87 tersangka. "Dari 87 itu, 86 pelaku individu dan 1 korporasi," kata Dedi.

Dia merinci, untuk Polda Riau sebelumnya terdapat 29 kasus dan saat ini menjadi 35 kasus. Jumlah tersangka sebelumnya 20 orang sekarang menjadi 35. Satu tersangka adalah korporasi dan kini 5 saksi masih diperiksa oleh kepolisian.

Untuk Polda Kalbar, sebelumnya terdapat 14 kasus dan kini menjadi 26 kasus. Tersangkanya meningkat dari 18 menjadi 30 tersangka. "Untuk Kalbar belum ditemukan korporasi," ucapnya.

Advertising
Advertising

Selain itu, titik api di sejumlah hutan dan lahan hari ini mengalami penurunan jumlah. Melalui satelit 8, kemarin tercatat 1064 hot spot. Setelah dilakukan patroli oleh pasukan, kini jumlahnya menjadi 1058 titik.

"Tidak signifikan tapi menurun. Berarti sudah ada upaya Polda dengan TNI dan Pemda lakukan pemadaman," katanya.

HALIDA BUNGA FISANDRA

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

3 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

5 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

16 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya