Proses Pemilihan Rektor Unpad Diulang dari Awal
Reporter
Anwar Siswadi (Kontributor)
Editor
Amirullah
Jumat, 9 Agustus 2019 20:29 WIB
TEMPO.CO, Bandung - Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (Unpad) mengulang lagi dari awal proses pemilihan rektor baru periode 2019-2024. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebelumnya menganulir proses pemilihan yang dimulai Agustus 2018 karena dinilai ada yang tidak sesuai aturan. MWA Unpad kini membentuk panitia pemilihan anyar untuk mencari calon rektor.
MWA Unpad membentuk tim panitia pemilihan dengan jumlah 9 orang dari kalangan MWA, Senat Akademik, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
Ketua panitia pemilihan rektor Unpad Soni Akhmad Nulhaqim mengatakan proses pemilihan ini total akan berlangsung selama 73 hari kerja. Pendaftaran bakal calon rektor akan dibuka selama 14 hari mulai Senin, 13-26 Agustus 2019. “Hari Sabtu dan Minggu tetap dibuka,” katanya, Jumat 9 Agustus 2019.
Pendaftaran berlangsung di sekretariat panitia di Jalan Hayam Wuruk (Cimandiri) Nomor 14, Bandung, dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Setelah pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan, hasilnya ditetapkan dan diumumkan panitia pada akhir Agustus. “Setelah itu ada tahapan penjaringan suara civitas akademika terhadap bakal calon rektor secara online,” ujar Soni.
Setelah babak penetapan bakal calon rektor, Senat Akademik akan menyaring nama yang lolos pada 16-20 September. “Pemilihan Rektor oleh Majelis Wali Amanat, diumumkan 6 Oktober 2019,” kata Soni.
Sebelumnya MWA Unpad menggelar proses pemilihan rektor yang habis masa jabatannya pada 9 April 2019. Rektor kini dijabat pelaksana harian dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi setelah pemerintah menganulir proses pemilihan yang dimulai Agustus 2018.
MWA gagal melakukan pemilihan rektor Unpad pada sidang Sabtu, 27 Oktober 2018. Ketua MWA Unpad Rudiantara mengatakan, ada proses pemilihan rektor yang harus ditinjau ulang. Saat itu sudah ada tiga nama calon rektor yang akan dipilih, yaitu Aldrin Herwany dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Atip Latipulhayat dari Fakultas Hukum, lalu Obsatar Sinaga dari FISIP.