TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terus didesak untuk segera menggelar rapat pleno evaluasi kepengurusan partai selama kepemimpinan Menteri Perindustrian itu.

Kali ini, desakan datang dari anggota Bidang Pemuda DPP Partai Golkar Nofel Saleh Hilabi. Lewat surat yang dikirimkannya kepada Airlangga, Nofel mengatakan, rapat pleno harus digelar secepatnya untuk mengevaluasi dan menyusun program yang akan dijalankan Golkar ke depan, usai memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Pleno itu menentukan segalanya. Pilpres sudah selesai, Jokowi menang, itu harus dibahas dalam pleno mengevaluasi kinerjanya. Terus program apa yang mau kita antarkan dan kami dukung programnya Jokowi-Maruf," kata Nofel dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Agustus 2019.

Nofel mengklaim, surat yang dikirimkannya ke Airlangga sudah diteken 189 orang pengurus, seperti Ketua Bidang Kebudayaan Daerah Ulla Nuchrawaty, Ketua Departemen Wirausaha Koperasi UKM Dhifla Wiyani, dan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Marlinda Irwanti.

Marlina mengatakan, semestinya rapat pleno digelar secara berkala, namun sejak awal Januari 2019 hingga saat ini, Golkar belum sekalipun menggelar rapat pleno membahas evaluasi kepemimpinan Airlangga. Menurutnya, hal tersebut melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Sementara, ujar Marlina, sejumlah hal yang darurat harus dibahas oleh pengurus bersama Airlangga. Salah satunya, persiapan jelang penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019. "Tentu saja membahas persiapan 2019 yang sudah memasuki agenda Munas Partai Golkar," ujar dia.

Sebelumnya, desakan paling kencang datang dari Wakil Ketua Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu pun mempertanyakan alasan rapat pleno evaluasi kepemimpinan Airlangga tak kunjung digelar.

"Kan sebetulnya ini agak aneh, karena sebagian besar mengatakan katanya (Airlangga) berhasil, harusnya tidak perlu ragu menyelenggarakan rapat pleno evaluasi," ujar Bamsoet di Hotel Kartika Chandra, Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2019.

Jika rapat pleno segera digelar, ujar Bamsoet, maka debat soal evaluasi kepemimpinan Airlangga tidak lagi terjadi di ruang publik, tapi di ruang pleno. "Kemudian nanti legalisasinya di ruang rapimnas, rapat setingkat dibawah munas," ujar Bamsoet.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan, tanggal rapat pleno evaluasi sampai saat ini belum ditentukan dan masih dalam pembahasan.

Lodewijk menilai, tidak ada hal yang terlalu urgen untuk memburu-buru atau menunda pelaksanaan rapat pleno evaluasi tersebut. "Itu kan rapat biasa. Tidak ada dan kepentingannya apa, kan tidak ada," ujar Lodewijk saat ditemui Tempo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2019.