TEMPO.CO, Jakarta - Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) bersama masyarakat sipil Pulau Komodo menyatakan tidak setuju dengan wacana pemerintah menutup Taman Nasional Pulau Komodo.

"Kami menolak isu penutupan Pulau Komodo dan juga relokasi warga Komodo," kata Rafael Todowela, anggota Formapp Mabar kepada Tempo di Jakarta pada Jum'at, 2 Agustus 2019.

Jika alasan pemerintah terkait kelangsungan hidup komodo terancam, Rafael mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. "Alasan mereka karena komodo-nya kurus, karena ingin revitalisasi pulau, sebenarnya di sana tidak ada masalah," katanya.

Menurut data yang dia peroleh dari San Diego Zoo tentang riset, ekologi dan zoologi, tidak ada penurunan terhadap jumlah populasi komodo. Rafael juga membantah bahwa telah terjadi pencurian atau penyelundupan komodo seperti yang beredar di masyarakat.

"Hasil tes DNA itu bukan Komodo dari Pulau Komodo tapi itu Komodo dari Pulau Flores, beda genetiknya," kata Rafael.

Jika upaya pemerintah tetap dilakukan tanpa memahami apa yang sesungguhnya terjadi di Pulau Komodo, Rafael justru khawatir perekonomian masyarakat yang akan kena dampak dari penutupan kawasan wisata itu.

Bersama Rafael, Gregorius Afioma dari Sunspirit For Justice and Peace menambahkan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan konservasi dengan tidak memberikan izin privatisasi di kawasan pulau yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur itu. Dia justru meminta pemerintah lebih banyak berperan dalam mengatur regulasi kawasan wisata khususnya dalam mengatur kuota wisatawan per harinya.

Rencananya, hari ini masyarakat sipil pulau Komodo akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor pukul 16.00. Rafael mengatakan pihaknya akan menyampaikan poin keberatan masyarakat. "Kami akan sampaikan nanti semua," katanya